RI Tunda FTA dengan Tiongkok

Berpotensi Rugi Rp 6 Triliun dan PHK Ratusan Ribu Buruh

JAKARTA - Desakan berbagai pihak agar pemerintah menunda pemberlakuan free trade agreement (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok, akhirnya direspons pemerintah. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengakui, pemerintah sadar adanya potensi membanjirnya barang-barang asal Tiongkok pasca pemberlakuan FTA tersebut, sehingga bisa mengancam industri dalam negeri.
Saat ditanya apa ada upaya pemerintah untuk menunda FTA? Hatta mengiyakan. ''Itu yang diperjuangkan,'' ujarnya di Kantor Menko Perekomian kemarin (11/12). Menurut Hatta, saat ini pihaknya sudah meminta kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan melakukan kajian matang terkait kesiapan industri dalam negeri dalam menghadapi FTA dengan Tiongkok yang akan diperluas pada 1 Januari 2010 nanti. ''Kita akan cari jalan keluarnya,'' katanya.

Hatta mengakui, pemberlakuan FTA tersebut akan mengancam kelangsungan bisnis beberapa sektor industri seperti baja, tekstil, maupun alas kaki. Untuk industri yang bakal terkena imbas inilah, pemerintah akan melakukan upaya perlindungan. ''Kita tidak ingin industri kita hancur, tapi tentu juga harus menghormati (kesepakatan FTA), karena itu harus dicarikan jalan keluarnya,'' terangnya.

FTA dengan Tiongkok sebenarnya sudah mulai diberlakukan secara bertahap sejak 2005 lalu dalam kerangka perdagangan bebas ASEAN-China atau ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Namun, mulai 1 Januari 2010 nanti, kesepakatan akan diperluas. Kadin mencatat, bea masuk (BM) 8.097 pos tarif dari 17 sektor industri akan dibebaskan menjadi 0 persen akibat pemberlakukan ACFTA itu. Akibatnya, banjir produk asal Tiongkok pun sulit dicegah.

Ekonom yang juga Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Ekonomi Indonesia (LP3EI) Kadin Faisal Basri menilai, Indonesia belum siap melakukan  FTA dengan Tiongkok, karena daya saing industri yang masih lemah. ''Hitungan saya, FTA itu ruginya bisa lebih dari Rp 6 triliun dan ratusan ribu pegawai terancam tidak bekerja (karena industri gulung tikar),'' ujarnya.

Menurut Faisal, penerapan FTA potensial menghancurkan industri nasional dan memunculkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Sebab, industri dalam negeri kalah bersaing karena penerapan FTA tersebut. ''Kondisi itu akan mengancam industri kita karena produk China yang terkenal murah akan menjadi saingan terberat produk kita,'' katanya.

Kalangan pengusaha pun juga sudah lama gusar dengan rencana pemberlakuan FTA yang sudah di depan mata. Wakil Ketua Umum Kadin bidang Logistik, Distribusi, dan Perdagangan Benny Soetrisno mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah untuk bergerak lebih cepat agar pasar dalam negeri tidak dibanjiri produk asal Tiongkok. (owi/kim)
Credit by: Jawapos  [ Sabtu, 12 Desember 2009 ]