۩ Indonesian ۩

Kejaksaan Cegah Anton untuk keluar Negeri

2011-06-02T09:57:00.000+07:00

SURABAYA, KOMPAS.com — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeluarkan surat guna mencegah tervonis pemilik ratusan pil ekstasi, Anton Raditya Pratama, keluar negeri. Pencegahan itu dilakukan karena Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang membebaskan Anton.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mulyono menuturkan, kasasi terhadap vonis bebas Anton diajukan pada Selasa (29/3/2011). ” Bersamaan dengan itu, kami melayangkan surat pencegahan ke luar negeri bagi Anton,” kata Mulyono, Jumat (1/4/2011) di Surabaya.

Keputusan untuk mengajukan kasasi itu dilakukan setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur (PT Jatim) membebaskan Anton pada sidang 11 Maret 2011. Padahal dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya), Anton divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar.
Dalam amar putusan hakim PT Jatim disebutkan bahwa salah satu alasan pembebasan Anton adalah kurangnya saksi yang diajukan. Sebagai penguat, dicantumkan surat pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh seorang saksi bernama Ferry Prawiro Husin. Dijelaskan pula, surat pencabutan BAP oleh Ferry itu ditandatangani di depan notaris.
Vonis bebas bagi Anton itu mengejutkan Kepala Polrestabes Surabaya Kombes Coki Manurung. Coki menyatakan akan mengirim surat ke Komisi Yudisial (KY), PT Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, PN Surabaya, dan Mabes Polri guna mempertanyakan vonis bebas tersebut.
Dalam surat tersebut, Polrestabes Surabaya akan melampirkan bukti-bukti dan kronologi kasus Anton. Selain itu, Polrestabes Surabaya juga memiliki bukti baru, yakni surat pengakuan Ferry yang menyatakan tidak pernah mencabut BAP. Surat pernyataan itu diperoleh setelah polisi menemui Ferry yang saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun.
Kepala Sub Bagian Humas Polrestabes Surabaya Komisaris Wiwik Setyaningsih menuturkan, saat ini surat yang akan dikirim ke KY dan lembaga lainnya tengah disiapkan. Pihaknya berharap bisa mengirim surat tersebut pada pekan depan.

10 Makanan Alami Penguat Sistem Imun Tubuh

2011-01-17T14:45:00.000+07:00

1. Teh Hijau

Teh hijau itu mengandung antioksidan EGCG, yang dapat mengurangi risiko terkena berbagai jenis kanker. Susan Bowerman, asisten direktur di Center for Human Nutrition, University of California, Los Angeles mengungkapkan “Fitonutrien pada teh juga mendukung pertumbuhan bakteri baik di saluran pencernaan”. Menurut beliau, fitonutrien bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri jahat di saluran cerna seperti E.coli, Clostridium, dan Salmonella, sehingga kerja bakteri baik tidak terganggu. Ini penting dilakukan karena, 70% sistem imunitas tubuh berada di saluran cerna. Cukup konsumsi 4 cangkir teh hijau sehari untuk mendapatkan manfaatnya.

2. Cabai

“Cabai merangsang metabolisme, bertindak sebagai pengencer darah alami dan membantu mengeluarkan endorphin”, ujar Gunnar Petersen, celebrity trainer bersertifikasi. Cabai juga kaya dengan beta karoten, yang mengubah vitamin A di dalam darah dan melawan infeksi. Demikian juga capsaicin yang bertugas menghambat neuropeptida (kimia yang menyebabkan peradangan). Cabai pedas bahkan memiliki kandungan antikanker. Konsumsilah satu sendok makan cabai per hari untuk membantu badan tetap bugar.

3. Jahe
Berlawanan dengan apa yang diyakini selama ini, jahe bukanlah akar, namun batang, yang berarti mengandung senyawa hidup yang dapat meningkatkan kesehatan seseorang. Senyawa yang terkenal bermanfaat adalah gingerol, senyawa yang dapat menekan kanker seperti yang ditunjukkan berbagai studi, efektif melawan kanker kolon. Gepraklah jahe segar, tambahkan ke dalam minuman atau makanan yang hendak disantap. Semakin banyak konsumsinya akan semakin baik, Bisa menghangatkan badan juga lho dikala dingin.
4. Bluberi
“Buah kecil-kecil yang sangat ampuh ini dapat membantu mencegah berbagai penyakit, mulai kanker hingga penyakit jantung”, ujar Ryan Andrews, direktur penelitian di Precision Nutrition, Toronto, Kanada. Satu piring saji atau setara dengan 3,5 ons bluberi mengandung kandungan antioksidan lebih banyak dibandingkan buah apa pun. Campurkan dengan lemon dan stroberi kemudian blender, maka akan menjadi makanan super yang ampuh memerangi berbagai penyakit.
5. Kayu Manis atau Cinnamon Sticks
Dikenal sebagai pemanis dan bumbu pelengkap untuk makanan India, kayu manis kaya antioksidan yang menghambat penggumpalan darah dan pertumbuhan bakteri (termasuk bau mulut yang bikin minder). “Berbagai studi juga menunjukkan bahwa kayu manis membantu menstabilkan gula darah, mengurangi diabetes tipe 2”, ujar pakar diet Nancy Clark, penulis buku Nancy Clark’s Sports Nutrition Guidebook (Human Kinetics, 1996). Bonusnya, kayu manis dapat mengurangi kolesterol jahat. Cobalah setengah sendok teh per hari, campurkan dalam minuman.
6. Ubi Jalar
Percaya atau tidak, ubi jalar (sweet potato) merupakan makanan paling sehat sejagad? Ubi jalar mengandung zat glutation, sebuah antioksidan yang dapat menambah metabolisme nutrient dan meningkatkan system kekebalan tubuh, juga berfungsi memerangi penyakit Alzheimer, Parkinson, penyakit hati, cystic fibrosis, HIV, kanker, serangan jantung dan stroke. Sepotong ubi jalar per hari cukup sebagai makanan pengganti nasi lengkap dengan manfaat hebatnya

7. Tomat
Suka ada yang nanya, tomat itu buah ato sayuran sih??? nih jawabannya, tomat merupakan sayuran yang ampuh melawan herpes. Kandungan likopen pada tomat juga membantu memerangi penyakit degeneratif. Tomat yang dimasak dan dibuat pasta bekerja paling baik. Konsumsilah sebutir tomat atau 12-20 ons jus tomat untuk menu harian.
8. Kurma/korma
Kurma diperkaya dengan potasium, mangan, dan antioksidan, buah ini membantu mendukung level pH yang sesuai bagi tubuh, membuat patogen sulit masuk ke jantung pertahanan tubuh. Kandungan serat pada kurma dapat menurunkan kadar insulin dan gula darah, mengurangi risiko diabetes dan sindrom metabolik. Pilih kurma yang berkulit gelap karena mengandung lebih banyak gizi, makanlah empat kurma sehari untuk mendukung sistem kekebalan Anda.
9. Jamur (reiki, shiitake, maitake)
Jamur lezat jika ditambahkan ke nasi merah. Namun jamur tersebut juga kaya dengan antioksidan yang disebut ergothioneine, yang dapat melindungi sel-sel tumbuh dari pertumbuhan abnormal dan bereplikasi menjadi sel mutan. “Intinya, jamur dapat mengurangi risiko kanker,” ujar Susan Bowerman, yang merekomendasikan konsumsi jamur setengah cangkir untuk dua kali seminggu. Masaklah dengan anggur merah, yang mengandung antioksidan resveratrol, akan meningkatkan daya tahan tubuh.
10. Delima
Jus buah delima dapat mengurangi risiko kanker, berkat kandungan polifenol yang disebut ellagitannin yang memberi warna pada buah. Studi terbaru di UCLA menemukan bahwa jus buah delima memperlambat sel kanker prostat dengan sebuah faktor enam. Minum secangkir jus delima setiap hari.

Polantas Jangan Sakiti Pengguna Jalan

2011-01-15T10:49:00.002+07:00

Liputan6.com, Jakarta: Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Royke Lumowa meminta jajaranya menegakkan peraturan secara baik dan tegas di lapangan. Tanpa perlu menyakiti masyarakat pengguna jalan.

"Dalam menjaga ketertiban, hendaknya kita melakukan penilangan terhadap semua pelanggar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi jangan menyakiti masyarakat," ujar Royke, Sabtu (15/1), di Jakarta.

Menurut Royke, polisi adalah sosok profesional dalam melindungi masyarakat. Namun, penegakan hukum tetap menjadi tujuan semua anggota Dirlantas Polda Metro Jaya.

Royke berharap, semua anggotanya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Salah satu caranya meminimalisir istilah damai terhadap pelanggaran. Dengan begitu, pola pikir masyarakat yang negatif terhadap polisi lalu lintas dapat terkikis.(TMC/ULF)

Postingan Lanjutan

Rombak Kabinet, SBY Bisa Buat Kejutan

2011-01-15T10:48:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang masih belum memutuskan apakah akan dilakukan reshuffle kabinet atau tidak dalam waktu dekat ini. Namun, keputusan Presiden Yudhoyono diperkirakan akan mengejutkan banyak orang terkait reshuffle kabinet atau tidak.
"Kita, kan, sudah banyak belajar dari sikap politik Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), yang tak bisa ditebak dan cenderung memberikan kejutan kepada masyarakat. Contohnya, saat memilih Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief kemarin. Nama keduanya itu, kan, bukan nama yang pernah muncul sebelumnya. Akan tetapi, tiba-tiba dipilih oleh Pak SBY," tandas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok di Jakarta, Jumat (14/1/2011).

Menurut Mubarok, meskipun di awal ia pernah mendapatkan informasi mengenai reshuffle kabinet, tetapi sekarang ini ia tidak mendengar informasi mutakhir terkait akan dilakukannya reshuffle kabinet atau tidak.
"Bisa jadi ada reshuffle kabinet, tetapi bisa jadi juga tidak ada reshuffle kabinet. Namun, kedua-duanya tentu akan mengejutkan kita," tambah Mubarok.

Begadang jangan Begadang

2011-01-15T10:45:00.000+07:00

Para dokter di National Taiwan Hospital baru-baru ini mengejutkan dunia kedokteran karena ditemukannya kasus seorang dokter muda berusia 37 tahun yang selama ini sangat mempercayai hasil pemeriksaan fungsi hati (GOT,GPT),
tetapi ternyata saat menjelang Hari Raya Imlek diketahui positif menderita kanker hati sepanjang 10 cm! Selama ini hampir semua orang sangat bergantung pada hasil indeks pemeriksaan fungsi hati (Liver Function Index).
Mereka menganggap bila pemeriksaan menunjukkan hasil index yang normal berarti semua OK. Kesalahpahaman macam ini ternyata juga dilakukan oleh banyak dokter spesialis. Benar-benar mengejutkan, para dokter yang seharusnya memberikan pengetahuan yang benar pada masyarakat umum, ternyata memiliki pengetahuan yang tidak benar.
Pencegahan kanker hati harus dilakukan dengan cara yang benar. Tidak ada jalan lain kecuali mendeteksi dan mengobatinya sedini mungkin, demikian kata dokter Hsu Chin Chuan. Tetapi ironisnya, ternyata dokter yang menangani kanker hati juga bisa memiliki pandangan yang salah, bahkan menyesatkan masyarakat, inilah penyebab terbesar kenapa kanker hati sulit untuk disembuhkan.
Penyebab utama kerusakan hati adalah :

1. Tidur terlalu malam dan bangun terlalu siang adalah penyebab paling utama
2. Tidak buang air di pagi hari
3. Pola makan yang tidak beraturan
4. Tidak makan pagi
5. Terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan
6. Terlalu banyak mengkonsumsi bahan pengawet, zat tambahan, zat pewarna, pemanis buatan
7. Minyak goreng yang tidak sehat! Sedapat mungkin kurangi penggunaan minyak goreng saat menggoreng makanan hal ini juga berlaku meski menggunakan minyak goreng terbaik sekalipun seperti olive oil. Jangan mengkonsumsi makanan yang digoreng bila kita dalam kondisi penat, kecuali dalam kondisi tubuh yang fit.
8. Mengkonsumsi masakan mentah (sangat matang) juga menambah beban hati. Sayur mayur dimakan mentah atau dimasak matang 3/ 5 bagian. Sayur yang digoreng harus dimakan habis saat itu juga, jangan disimpan

Kita harus melakukan pencegahan dengan tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Cukup atur gaya hidup dan pola makanan sehari-hari. Perawatan dari pola makan dan kondisi waktu sangat diperlukan agar tubuh kita dapat melakukan penyerapan dan pembuangan zat-zat yang tidak berguna sesuai dengan jadwalnya.
Sebab :
Malam hari pk 21.00 – 23.00 :
Adalah pembuangan zat-zat tidak berguna / beracun (de-toxin) di bagian sistem antibodi (kelenjar getah bening). Selama durasi waktu ini seharusnya dilalui dengan suasana tenang atau mendengarkan musik.
Bila saat itu seorang ibu rumah tangga masih dalam kondisi yang tidak santai seperti misalnya mencuci piring atau mengawasi anak belajar, hal ini dapat berdampak negatif bagi kesehatan.
Malam hari pk 23.00 – dini hari pk 01.00 :
Saat proses de-toxin di bagian hati, harus berlangsung dalam kondisi tidur pulas.
Dini hari pk 01.00 – 03.00 :
Proses de-toxin di bagian empedu, juga berlangsung dalam kondisi tidur.
Dini hari pk 03.00 – 05.00 :
De-toxin di bagian paru-paru. Sebab itu akan terjadi batuk yang hebat bagi penderita batuk selama durasi waktu ini. Karena proses pembersihan (de-toxin) telah mencapai saluran pernafasan, maka tak perlu minum obat batuk agar supaya tidak merintangi proses pembuangan kotoran.
Pagi pk 05.00 – 07.00 :
De-toxin di bagian usus besar, harus buang air di kamar kecil.
Pagi pk 07.00 – 09.00 :
Waktu penyerapan gizi makanan bagi usus kecil, harus makan pagi. Bagi orang yang sakit sebaiknya makan lebih pagi yaitu sebelum pk 6:30. Makan pagi sebelum pk 7:30 sangat baik bagi mereka yang ingin menjaga kesehatannya.
Bagi mereka yang tidak makan pagi harap merubah kebiasaannya ini, bahkan masih lebih baik terlambat makan pagi hingga pk 9-10 daripada tidak makan sama sekali.
Tidur terlalu malam dan bangun terlalu siang akan mengacaukan proses pembuangan zat-zat tidak berguna.
Selain itu, dari tengah malam hingga pukul 04.00 dini hari adalah waktu bagi sumsum tulang belakang untuk memproduksi darah.

Philip Arnold, Striker Timnas Australia Segera Bermain di LPI

2011-01-15T10:42:00.000+07:00

Kabar bahwa Philip Arnold, Striker dari Timnas Australia akan segera bermain di indonesia yang tepatnya di klub PSM. Kabar bahwa tim PSM Makassar yang berlaga di kompetisi Liga Primer Indonesia sedang memburu pemain untuk posisi penyerang santer terdengar.

Tak diduga, banyak agen pemain asing mengajukan para jagoannya untuk bergabung dalam tim "Juku Eja" ini atau Australia.

Salah satunya adalah seorang agen bernama Julian yang menawarkan striker tim nasional Australia, Philip Arnold. Saat ini pemain berusia 22 tahun itu sedang mengikuti seleksi di Bintang Medan FC. Namun, jika PSM memang berminat, dia akan segera menarik Philip dan membawanya ke Makassar.

ulian mengatakan, awalnya Philip Arnold ke Indonesia untuk direkrut Sriwijaya FC pada awal kompetisi Liga Super Indonesia musim ini. Namun, karena proses administrasi yang tak kunjung rampung hingga LSI bergulir, Sriwijaya FC terpaksa mencoretnya.

Saat ini, setelah melalui proses selama dua bulan, Philip Arnold sudah menyelesaikan berkas administrasinya dan siap bergabung dengan klub Indonesia mana saja.

SBY Gelar Rapat di Halim PK

2011-01-15T10:38:00.002+07:00

Liputan6.com, Jakarta: Setelah tiba dari Surabaya, Jawa Timur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat dengan sejumlah menteri di Bandara Halim Perdana Kusumah, Jakarta, Jumat (14/1) petang. Kapolri dan jaksa agung melaporkan penangan isu penegakan hukum.

Dua hal yang dibahas, yaitu perkembangan kasus Gayus Tambunan dan skandal Bank Century yang kembali digulirkan anggota dewan. Senin mendatang, Presiden Yudhoyono akan menggelar rapat dengan para menteri dan juga lembaga terkaita untuk membahas permasalahan hukum yang menjadi perhatian masyarakat.(BJK/SHA)

Postingan Lanjutan

Dari Gayus sampai LPI

2011-01-15T10:36:00.000+07:00

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah topik hangat menjadi pembicaraan pada pekan ini. Dari terungkapnya kepergian Gayus Tambunan ke luar negeri sampai perseteruan antara PSSI dan Liga Primer Indonesia. Semuanya disajikan dalam Kopi Pagi, Sabtu (15/1).

Gayus memang super. Kendati berada di dalam tahanan, dia bisa 68 kali keluar masuk rutan. Tak hanya mengunjungi keluarga, terdakwa kasus mafia pajak itu juga sempat pergi ke Bali dan mengunjungi sejumlah negara.

Gayus bisa melakukan itu karena dibantu sindikat pembuat paspor. Tak hanya itu, dia juga meminta dirinya diangkat sebagai staf ahli Kapolri, KPK, atau Jaksa Agung agar bisa membongkar mafia hukum di Tanah Air.

Permintaan Gayus ditanggapi beragam oleh masyarakat. Sebagian setuju karena menganggap Gayus tahu bobroknya penegak hukum. Namun, tak sedikit yang menolak dengan dalih seorang terdakwa tak pantas menjadi penasihat pejabat.

Belakangan Gayus makin tenar ketika foto dirinya dengan berbagai profesi beredar di dunia maya. Ada Gayus berpakaian polisi, astronot, sampai menjadi tukang tambal ban. Menurut polisi, Gayus bisa keluar karena dibiaya seorang pengusaha berinisial HS.

Kasus Gayus jelas tamparan bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, janji memberantas praktik korupsi, faktanya baru sekadar retorika. Semua terasa jalan di tempat karena yang terjadi adalah tarik ulur kepentingan antarpenguasa.

Bukan hanya Gayus, polemik PSSI dan LPI juga menjadi sorotan. PSSI bersikukuh tak mengakui LPI. Mereka akan memberi sanksi kepada siapa pun yang bergabung dengan LPI. PSSI mengklaim, sanksi diberikan sesuai perintah FIFA.

Namun, sejumlah klub peserta LPI mensinyalir surat dari FIFA adalah palsu. Sebab, PSSI tak mau memberikan fotokopi surat FIFA kepada wartawan. Namun hanya memperlihatkan dari jarak yang tak dekat.

PSSI juga menghalangi pemain yang berlaga di LPI masuk Timnas Indonesia. Ini membuat Irfan Bachdim dan lainnya tak bisa memperkuat tim U-23. Padahal, sebelumnya Irfan Bachdim sudah dijamin masuk Timnas. Namun, belakangan Alfred Riedl mencoretnya.

Bukan hanya Irfan Bachdim, dua pemain Filipina, yakni Phil dan James yang rencananya merumput di Klub Jakarta 1928 juga terancam batal bermain di Indonesia. Sebab, PSSI tak mau mengakui mereka jika tetap bersikukuh bermain di LPI.(ULF)

Vertigo Dan Mengatsinya

2010-04-25T14:04:00.002+07:00

Vertigo adalah sensasi berputar yang dapat terjadi kapanpun, meski tubuh kita dalam keadaan berdiri tegak. Lingkungan sekitar tampak bergerak, baik vertikal maupun horisontal. Beberapa orang merasakan bahwa mereka benar-benar berputar. Efeknya bisa ringan atau bahkan berat hingga kita bisa jatuh ke lantai.

Vertigo berbeda dengan dizziness, suatu pengalaman yang mungkin pernah kita rasakan, yaitu kepala terasa ringan saat akan berdiri. Sedangkan vertigo bisa lebih berat dari itu, misalnya dapat membuat kita sulit untuk melangkah karena rasa berputar yang mempengaruhi keseimbangan tubuh.

Gejala vertigo
Vertigo dapat terjadi tiba-tiba dan berlangsung sebentar, tapi dapat pula terjadi selama beberapa hari. Mereka dengan vertigo yang berat bisa jadi tak dapat bangun dari tempat tidur dan hal ini akan mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari. Untuk itu, gejala vertigo dapat bervariasi tergantung berat ringannya. Gejala yang dapat dirasakan antara lain:

* Tempat anda berpijak terasa berputar atau bergerak-gerak
* Mual
* Muntah
* Sulit berdiri atau berjalan
* Sensasi kepala terasa ringan
* Tak dapat memfokuskan pandangan

Penyebab vertigo
Vertigo seringkali disebabkan oleh adanya gangguan keseimbangan yang berpusat di area labirin atau rumah siput di daerah telinga. Kemungkinan penyebab vertigo yaitu:

* Infeksi virus seperti common cold atau influenza yang menyerang area labirin
* Infeksi bakteri yang mengenai telinga bagian tengah
* Radang sendi di daerah leher
* Serangan migren
* Sirkulasi darah yang berkurang dapat menyebabkan aliran darah ke pusat keseimbangan otak menurun
* Mabuk kendaran
* Alkohol dan obat-obatan tertentu

Pencegahan vertigo
Langkah-langkah berikut ini dapat meringankan atau mencegah gejala vertigo:

* Tidurlah dengan posisi kepala yang agak tinggi
* Bangunlah secara perlahan dan duduk terlebih dahulu sebelum kita berdiri dari tempat tidur
* Hindari posisi membungkuk bila mengangkat barang
* Hindari posisi mendongakkan kepala, misalnya untuk mengambil suatu benda dari ketinggian
* Gerakkan kepala secara hati-hati jika kepala kita dalam posisi datar (horisontal) atau bila leher dalam posisi mendongak.

Benign positional vertigo adalah bentuk vertigo yang menyerang dalam jangka waktu pendek namun berulang-ulang. Gejalanya hanya dalam hitungan detik tetapi bisa cukup berat, seringkali muncul setelah kita terserang infeksi virus atau adanya peradangan dan kerusakan di daerah telinga tengah. Gejalanya bisa muncul jika kita menggerakkan kepala tiba-tiba, misalnya saat menoleh dengan gerakan yang cepat.

Umumnya kasus vertigo merupakan kasus yang ringan dan tidak berbahaya. Namun, jika gejala itu muncul berulang atau menetap, perlu dilihat apakah ada faktor yang menyebabkannya. Jika gejala tersebut sangat mengganggu aktivitas kita, segera periksakan diri ke dokter untuk menentukan apakah ada penyebab yang serius dan terapi yang tepat untuk menyembuhkan vertigo kita.

Peraturan Lelang Vendureglement dan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Risalah Lelang

2010-03-04T15:11:00.000+07:00

Di Indonesia, sejarah kelembagaan lelang sudah cukup lama dikenal. Peraturan Lelang (Vendureglement) yang sampai saat ini masih berlaku merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda. Peraturan dimaksud tepatnya mulai diundangkan pada tanggal 1 April 1908.

Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atau perkembangan ekonomi, Pemerintah
terus berupaya melakukan terobosan atau deregulasi dalam bidang lelang. Deregulasi dimaksud, antara lain (i) dimungkinkannya Balai Lelang Swasta terlibat dalam kegiatan lelang; (ii) diperkenalkannya Pejabat Lelang Kelas II; serta (iii) terbukanya kesempatan bagi para kreditur untuk melakukan lelang langsung (direct auction) tanpa harus melibatkan pengadilan negeri.

Klick disini untuk lebih lanjut

Isi Draf RPM kontent

2010-02-24T02:13:00.000+07:00

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: /PER/M/KOMINFO/2/ 2010 TAHUN 2010

TENTANG KONTEN MULTIMEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa konten memiliki peranan, pengaruh, dan dampak yang signifikan dalam penyelenggaraan jasa multimedia, baik terhadap penyelenggara jasa multimedia itu sendiri maupun terhadap masyarakat pada umumnya dan pada khususnya anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pembuatan, pengumuman, dan/atau penyebarluasannya;
Bahwa untuk membina industri penyelenggara jasa multimedia agar senantiasa mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang terjadi baik di tingkat dalam negeri maupun Internasional, Pemerintah perlu memberikan pedoman kepada penyelenggara jasa multimedia mengenai pengelolaan konten multimedia;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KONTEN MULTIMEDIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dari bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektro-magnetik lainnya.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Konten adalah substansi atau muatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/ atau keseluruhannya.

Multimedia adalah Sistem Elektronik yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi.

Konten Multimedia adalah Konten yang dimuat, didistribusikan, ditransmisikan, dibuat dapat diakses dan/atau disimpan melalui atau dalam Perangkat Multimedia.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Penyelenggara Jasa Multimedia, yang selanjutnya akan disebut Penyelenggara, adalah penyelenggara jasa Telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis Teknologi Informasi, meliputi jasa akses Internet, penyelenggara jasa interkoneksi Internet, penyelenggara jasa Internet teleponi untuk keperluan publik, penyelenggara jasa sistem komunikasi data, atau penyelenggara jasa Multimedia lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Jasa Multimedia, yang selanjutnya akan disebut Pengguna, adalah orang yang memuat, mengubah, mengakses, menyimpan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

Perangkat Multimedia adalah perangkat keras, perangkat lunak yang terintegrasi sehingga memungkinkan suatu Sistem Elektronik menjalankan fungsi Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi.

Penyaringan adalah tindakan untuk menemukan dan menutup akses (blocking) dimuat, ditransmisikan, diumumkan, dan disimpannya suatu Konten yang dilarang di dalam sistem penyelenggaraan jasa Multimedia yang diselenggarakan oleh Penyelenggara.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang adanya Konten yang dilarang.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan tentang adanya Konten yang dilarang yang menyangkut pihak tersebut secara pribadi.

Menteri adalah Menteri yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang komunikasi dan informatika.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang Konten Multimedia.

Tim Konten Multimedia adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini adalah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.
Tujuan dari pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara untuk bertindak secara patut, teliti, dan hati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya yang terkait dengan Konten Multimedia.

BAB II
KONTEN YANG DILARANG

Pasal 3

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan:

a. Konten pornografi;
b. Konten lain yang menurut hukum tergolong sebagai Konten yang melanggar kesusilaan.

Pasal 4

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang menawarkan perjudian

Pasal 5

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang mengandung muatan mengenai tindakan yang merendahkan keadaan dan kemampuan fisik, intelektual, pelayanan, kecakapan, dan aspek fisik maupun non fisik lain dari suatu pihak.

Pasal 6

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang mengandung:

a.muatan berupa berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yaitu Konten mengenai suatu peristiwa atau hal yang tidak benar atau tidak berdasarkan fakta yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga menurut penalaran yang wajar Konten tersebut adalah benar atau autentik, yang secara materil dapat mendorong konsumen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen;

b.muatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) meliputi Konten mengenai penghinaan dan/atau menyatakan informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta mengenai suatu suku, agama, ras, atau golongan;

c.muatan mengenai pemerasan dan/atau pengancaman meliputi Konten yang ditransmisikan dan/atau diumumkan melalui Perangkat Multimedia yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pemerasan dan/atau pengancaman; dan/atau

d.muatan berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi meliputi Konten yang ditransmisikan dan/atau diumumkan melalui Perangkat Multimedia yang bertujuan untuk melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 7

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang mengandung:

a.muatan privasi, antara lain Konten mengenai isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal; dan/atau

b.muatan hak kekayaan intelektual tanpa izin dari pemegang hak kekayaan intelektual yang bersangkutan.

BAB III
PERAN PENYELENGGARA

Pasal 8

Penyelenggara wajib memantau seluruh Konten dalam layanannya yang dimuat, ditransmisikan, diumumkan, dan/atau disimpan oleh Pengguna yang dilakukan dengan cara:

a.membuat aturan penggunaan layanan;

b.melakukan pemeriksaan mengenai kepatuhan Pengguna terhadap aturan penggunaan layanan Penyelenggara;

c.melakukan Penyaringan;

d.menyediakan layanan Pelaporan dan/atau Pengaduan;

e.menganalisa Konten Multimedia yang dilaporkan dan/atau diadukan oleh Pengguna;

f.menindaklanjuti hasil analisis atas Laporan dan/atau Pengaduan dari suatu Konten Multimedia.

Pasal 9

(1)Aturan penggunaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:a.larangan bagi Pengguna untuk memuat Konten yang menurut Peraturan Menteri ini merupakan Konten yang dilarang;
b.keharusan bagi Pengguna untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai identitas dan kontaknya saat mendaftar
c.keharusan bagi Pengguna untuk tunduk pada hukum negara Republik Indonesia;
d.keharusan bagi Pengguna untuk menyetujui bahwa jika Pengguna melanggar kewajibannya, maka Penyelenggara dapat menutup akses (blocking) Akses dan/atau menghapus Konten Multimedia yang dimaksud;
e.keharusan bagi Pengguna untuk menyetujui ketentuan privasi yang paling sedikit mengenai:
1.kesediaan Pengguna untuk mengizinkan Penyelenggara menyimpan data pribadi dan data penggunaan layanan;
2kesediaan Pengguna untuk mengizinkan Penyelenggara mengungkapkan data pribadi dan data penggunaan layanan kepada aparat penegak hukum dan/atau Menteri apabila ada dugaan mengenai perbuatan melawan hukum terkait pemuatan suatu Konten.

(2)Penyelenggara dilarang membuat aturan penggunaan layanan yang menyatakan bahwa Penyelenggara tidak bertanggungjawab atas penyelenggaraan jasanya yang digunakan untuk memuat, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, dan/atau menyimpan Konten Multimedia.

(3)Penyelenggara wajib melakukan pemeriksaan secara rutin mengenai kepatuhan Pengguna terhadap aturan penggunaan layanan Penyelenggara.

Pasal 10

(1)Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan mengoperasikan Sistem Elektronik yang memiliki fungsi sebagai sarana Penyaringan menurut upaya terbaik Penyelenggara sesuai dengan kapasitas Teknologi Informasi, kapasitas finansial, dan otoritas yang dimilikinya.
(2)Penyelenggara wajib memastikan bahwa Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Penyediaan layanan pelaporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan menggunakan sarana yang mudah diaplikasikan oleh Pengguna dalam memberikan atau menerima Laporan dan/atau Pengaduan mengenai keberadaan Konten yang dilarang
(2)Sarana pelaporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.surat elektronik;
b.sarana telekomunikasi;
c.surat melalui pos; dan
d.sarana komunikasi lainnya yang umum.
(3)Penyelenggara wajib memastikan bahwa sarana pelaporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Penyelenggara wajib menindaklanjuti Laporan dan/atau Pengaduan dengan cara melakukan analisis Konten paling lambat 3 (tiga) hari setelah Laporan dan/atau Pengaduan diterima.kalapun penyelenggara setuju, ini tidak praktis karenda kegiatan di dunia maya begitu luas, cepat, dan amat banyak

(2)Pada saat proses analisa Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Penyelenggara wajib menandai Konten tersebut, sehingga Pengguna mengetahui bahwa Konten tersebut diduga merupakan Konten yang dilarang. kalapun penyelenggara setuju, ini tidak praktis karenda kegiatan di dunia maya begitu luas, cepat, dan amat banyak

(3)Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 (tiga) predikat sebagai berikut:

a.Konten yang dilarang;
b.Konten yang tidak dilarang; atau
c.Konten yang belum jelas dan akan diteruskan ke Tim Konten Multimedia.

Pasal 13

Penindaklanjutan hasil analisis atas Laporan dan/atau Pengaduan dari suatu Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Laporan dan/atau Pengaduan tersebut diterima.

Pasal 14

(1)Penyelenggara wajib meminta Pengguna untuk menghapus dari Sistem Elektronik Penyelenggara Konten yang telah diputuskan oleh Penyelenggara atau Tim Konten Multimedia sebagai Konten yang dilarang.

(2)Apabila permintaan Penyelenggara untuk menghapus Konten tidak dilaksanakan oleh Pengguna dalam jangka waktu paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permintaan diajukan, maka Penyelenggara wajib menutup akses (blocking) Konten tersebut dari layanannya.

(3)Penyelenggara dapat menghapus Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15

Penyelenggara wajib menyimpan dan mengamankan data komunikasi dan aktifitas elektronik pelanggan atau Pengguna paling singkat 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

Penyelenggara wajib memuat salinan elektronik dari Peraturan Menteri ini sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari layanannya dan memastikan setiap Pengguna mengakses, membaca, mengetahui dan/atau dapat mengaksesnya.

Pasal 17

Penyelenggara wajib memberikan informasi dan bukti kepada aparat penegak hukum dalam rangka penyelidikan atau penyidikan terkait keberadaan Konten dalam Sistem Elektroniknya.

Pasal 18

(1)Penyelenggara wajib menyampaikan Laporan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Direktur Jenderal setiap tahun.
(2)Setelah menerima Laporan dari Penyelenggara, Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas kebenarannya.
(3)Setelah verifikasi selesai dilakukan, Direktur Jenderal mengeluarkan surat yang menginformasikan tingkat kepatuhan Penyelenggara dan surat tersebut disampaikan kepada Penyelenggara yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 19

(1)Penyelenggara harus menyelenggarakan jasa Multimedia secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya jasa Multimedia sebagaimana mestinya.
(2)Penyelenggara bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan jasa Multimedia yang dilakukan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak Pengguna .

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 20

(1)Direktur Jenderal berwenang melakukan pemantauan dan penilaian untuk mendorong Penyelenggara mematuhi Peraturan Menteri ini.
(2)Direktur Jenderal dapat menjadikan penilaiannya atas kepatuhan Penyelenggara dalam melaksanakan Peraturan Menteri ini sebagai salah satu indikator prestasi Penyelenggara dalam melaksanakan ijin penyelenggaraan jasa Multimedia.

Pasal 21

(1)Masyarakat, dan/atau Penyelenggara dapat mengajukan Laporan dan/atau Pengaduan kepada Tim Konten Multimedia mengenai keberadaan suatu Konten yang diduga merupakan Konten yang dilarang
(2)Laporan dan/atau Pengaduan harus disampaikan dengan menyertakan identitas yang benar yang dapat dibuktikan oleh pelapor dan/atau pengadu.
(3)Laporan dan/atau Pengaduan dapat disampaikan melalui:
a.surat elektronik;
b.sarana telekomunikasi;
c.surat melalui pos; dan
d.sarana komunikasi yang umum digunakan lainnya.
(4)Penyelenggara hanya dapat mengajukan Laporan dan/atau Pengaduan apabila Penyelenggara dapat menunjukkan bukti dan alasan yang kuat bahwa Penyelenggara telah melakukan analisis pendahuluan terhadap Konten yang dimaksud dan berdasarkan hasil analisis tersebut Penyelenggara tidak memperoleh keyakinan yang kuat mengenai dilarang atau tidaknya Konten tersebut.

Pasal 22

(1)Tim Konten Multimedia ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan jumlah anggota paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan masa kerja 1 (satu) tahun.
(2)Tim Konten Multimedia dipimpin oleh seorang Ketua yang dijabat oleh Direktur Jenderal.
(3)Pengajuan anggota Tim Konten Multimedia dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan faktor kompetensi, integritas, dan independensi.
(4)Komposisi Tim Konten Multimedia terdiri atas 50% (lima puluh persen) dari unsur Pemerintah dan 50% (lima puluh persen) dari unsur masyarakat yang berkualifikasi sebagai ahli atau profesional.
(5)Tim Konten Multimedia dibantu oleh sekretariat yang susunannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal.
(6)Menteri menetapkan Tim Konten Multimedia paling lambat 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

(1)Pelaksanaan pemeriksaan terhadap satu atau serangkaian Konten yang berdasarkan Laporan dan/atau Pengaduan dari masyarakat, penegak hukum, dan/atau Penyelenggara diduga merupakan Konten yang dilarang, dilakukan oleh 5 (lima) orang anggota Tim Konten Multimedia, yang untuk selanjutnya disebut Kelompok Kerja, yang keanggotaannya terdiri dari:
a.2 (dua) orang dari lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika; dan/atau
b.3 (tiga) orang dari selain lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika yang keilmuannya terkait dengan Konten yang akan diperiksa.

(2)Susunan anggota dan ketua Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Tim Konten Multimedia.

Pasal 24

Pemeriksaan terhadap Laporan dan/atau Pengaduan mengenai Konten yang diduga merupakan Konten yang dilarang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a.analisis pendahuluan;
b.pemeriksaan substantif;
c.pengajuan hasil penilaian.

Pasal 25

(1)Analisis pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
a.pendistribusian Konten yang akan diperiksa kepada seluruh anggota Kelompok Kerja;
b.masing-masing anggota Kelompok Kerja memberikan pendapatnya secara tertulis berdasarkan hasil analisis dari segi kepakaran, pengalaman, dan kebijaksanaannya;
c.berbagai pendapat tersebut dimusyawarahkan oleh seluruh anggota Kelompok Kerja;
d.perumusan hasil analisis pendahuluan; dan
e.penyusunan rencana pemeriksaan substantif.

(2)Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
a.Kelompok Kerja meminta konfirmasi kepada pihak yang membuat Konten yang dimaksud melalui surat elektronik, sarana telekomunikasi, surat melalui pos, dan sarana komunikasi yang umum digunakan lainnya berdasarkan rumusan hasil analisis pendahuluan;
b.Pihak yang dimintai konfirmasi wajib memberikan jawaban paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penerimaan permintaan konfirmasi;
c.Kelompok Kerja melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh pihak yang dimintai konfirmasi; dan
d.Kelompok Kerja merumuskan hasil analisis pemeriksaan substantif.

(3)Pengajuan hasil penilaian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
a.pelaporan Kelompok Kerja kepada Tim Konten Multimedia mengenai pelaksanaan pemeriksaan dengan menyampaikan usulan hasil pemeriksaan dan alasannya; dan
b.penyampaian hasil pemeriksaan dari Tim Konten Multimedia kepada Menteri.

Pasal 26

Hasil pemeriksaan Kelompok Kerja diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut.
a. Konten yang dilarang; dan
b. Konten yang tidak dilarang

Pasal 27

Ketua Tim Konten Multimedia setelah menerima usulan hasil pemeriksaan dari Kelompok Kerja melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. melakukan pembahasan atas usulan, apabila dianggap perlu;
b. menetapkan hasil pemeriksaan; dan
c. memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pelapor dan/atau pengadu.

Pasal 28

Apabila Ketua Tim Konten Multimedia telah menyatakan bahwa Konten yang ada pada Sistem Elektronik Penyelenggara adalah Konten yang dilarang, maka Penyelenggara wajib:
a.meminta Pengguna untuk menghentikan kegiatan pembuatan, pemuatan, pentransmisian, pengumuman, dan/atau penyimpanan Konten yang dimaksud;
b.meminta Pengguna untuk menghapus Konten yang dimaksud;
c.menghambat Akses pada Konten yang dimaksud; dan/atau
d.melakukan tindakan lain yang patut, teliti, dan hati-hati untuk memastikan Konten yang dimaksud tidak lagi ada dan/atau tidak lagi dapat diakses pada Sistem Elektroniknya.

Pasal 29

(1)Penyelenggara wajib menutup akses (blocking) Konten yang telah dinyatakan oleh Tim Konten Multimedia sebagai Konten yang dilarang dari Sistem Elektroniknya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan.

(2)Penyelenggara yang melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan penutupan akses (blocking) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif. hak pemerintah; tapi kita tidak setuju dengan rancangan peraturuan ini

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

(1)Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada Penyelenggara yang melanggar Pasal 8; Pasal 9 ayat (3); Pasal 10 ayat (2); Pasal 11 ayat (3); Pasal 12 ayat (2); Pasal 13; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18 ayat (1); ayat (2); Pasal 19 ayat (1); Pasal 29, atau Pasal 30.

(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hak pemerintah; tapi kita tidak setuju dengan rancangan peraturuan ini

(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. hak pemerintah; tapi kita tidak setuju dengan rancangan peraturuan ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
TIFATUL SEMBIRING

Peraturan Jabatan Notaris

2010-02-23T00:50:00.000+07:00

PERATURAN JABATAN NOTARIS

DI INDONESIA

(Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie)

(Ordonansi 11 Januari 1860) S.1860-3, mb. 1 Juli 1860 (TXVIII-25.))

Catatan:

1. Padasaat mulai berlakunya peraturan ini, semua peraturan sebelumnya tentang jabatannotaris yang tidak sesuai dengan peraturan ini tidak beriaku lagi.

2. Mereka,yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini meroalankan jabatan notaris, baikberdasarkan suatu pengangkatan khusus maupun berdasarkan jabatan, dapat terusme@alankan jabatan itu, dengan mengindahkan ketentuan peraturan ini. (T. XVIII-467.)

BAB I

PELAKSANAAN JABATAN DAN WILAYAH PARA NOTARIS

Pas. 1.

Para notaris adalahpejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentikmengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itudiperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki olehorang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik,menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkangrosse-girosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya; semuanya itu sejauhpembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak jugaditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain. (S.1916-46; N. Not. 1.)

(1)Yangdimaksud dengan ini ialah: Undang undang Negeri Belanda tentang Jabatan Notaristanggal 9 Juli 1852 (N.S. 20).Tentang kewenangan pejabat-pejabat konsuler,lihat S. 1887-207 pasal 17 dan seterusnya (S. 1894-269).

Pasal 2.

Jabatan notarisdilaksanakan: (S. 1948-200. (a)

(1). oleh orang-orangyang diangkat khusus untuk itu; (Not. 3.) (b)

(2). olehpejabat-pejabat, yang jabatannya terikat oleh Undang-undang. (Not. 3, 10, 15dst., 36.)

Gubemur Jenderal (dalam hal ini dapatdisamakan dengan Menteri Kehakiman, dan selanjutnya ditulis Menteri Kehakiman)menetapkan secara khusus:

a. banyaknya notaris yangdimaksud dalam sub 1 di atas, tempat kedudukannya dan wilayah merekamelakukan jabatannya;

b. (s.d. u. dg. S.1925-435.) tempat-tempat yang notariatnya berhubungan dengan suatu jabatanatau penugasan. (Not. 9.)

Ayat 3 pasal 2 dicabutdengan UU No. 33/1954, LN. 1954-101.

(s.d.t. dg. S. 1945-94.) Dalam hal ketidakhadiran,berhalangan atau tidak ada di tempat, seseorang yang menurut pasal ini ditunjukuntuk melaksanakan jabatan notaris, maka Residen, dalam wilayah di manapekerjaan-pekerjaan tersebut harus dilaksanakan, berwenang untuk menugaskanpengisian jabatan itu untuk sementara waktu. (Lihat juga pasal 1 dan pasal 2UU No. 33/1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.)

(a) Dengan S. 1948-200 diatur ketentuan-ketentuan tentangpenyimpangan protokol-protokol sehubungan dengan yang disebutkan lima notarissementara yang diangkat di Jakarta, Surabaya dan Medan setelah pendudukanJepang oleh penguasa militer, dalam hal orang-orang ini diberhentikan sebagainotaris sementara, Minut minut, register-register, repertoria-repeitoria dalamhal ini diberikan kepada para pengganti lima orang notaris tersebut di Jakarta,Surabaya dan Medan. Protokol-protokol notaris sementaraa dahulu di Sabang,penyimpanannya diserahkan kepada panitera pengaduan di Medan, yang berwenang mengeluarkan turunan-turunannya.

(b) Dengan S. 1925 616 (yang mengganti S. 1925-615 yang mencabut S.1905-231) di tentukan: Pasal 1 (.s.d.u.dg, S.1926-167; S. l927 552; S.1928-248;S. 1,929-347; S. 1,9,30-404jo S. 1931-103; S. 1932-201; 590; S.1935-75; 509; S. 1936-71; S. 1937-104; S. 1938-283, 649; S. 1939-290; S.1940-563; S. 1941-625.) Jumlah notaris yang menurut No. 2 diangkat enam orangdi ibukota Jakarta, tiga orang di ibukota Surabaya, dua orang di ibukotaSemarang, dua orang di ibukota Medan, satu orang di tiap-tiap kota: Serang,Bogor, Purwakarta, Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya, Cirebon, Pekalongan, Tegal,Salatiga, Kudus, Rembang (lihat S. 1928398), Bojonegoro, Sidoarjo, Mojokerto,Pasuruan, Malang, Probolinggo, Jember, Purwokerto (afdeling Banyumas Utara),Magelang, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Kediri, Blitar, Padang, Bukit Tinggi,Sibolga, Pematang Siantar, Telukbetung, Palembang, Kutaroja, Pangkalpinang,Pontianak, Barjarmasin, Manado, Makasar, dan Ambon. (diubah dengan KeputusanMenteri Kehakiman, Berita Negara 1950 - 33 dan 1952-32.)

Pasal 2. Para Notaris yang disebutkan dalain pasal 1, dan semua,yang kemudian menurut pasal 2 nomor I Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia,akan diangkat di tempat-tempat lain, melakukan tugas jabatannya di seluruhwilayah daerahnya (di luar Jawa dan Madura dalam keresidenan berdasarkan S.1938-372 jo. 264) di tempat kedudukannya.

Pasal 3. (s.d. u. dg. S. 1925-672; S. 1926-167; S. 1927-1 1; S.1928-209, 248; S. 1933-93, 95; S. 1934-7, 620; S. 1935-248,298; S. 1936-71,628; S. 1937 -476, 557,563; S. 1938-372, 264; S. 1940-563; S. 1941-368; S.1948-83.) Jabatan notaris menurut pasal 2 nomor 2 Peraturan Jabatan Notaris diIndonesia dilakukan:

A. dalam wilayah keresidenan dalam daerah tempat kedudukan pejabat:oleh sekretaris keresidenan di Jambi, Bengkulu;

B. dalam bagian wilayah keresidenan yang tidak termasuk dalamdaerah seorang pejabat lain, yang tidak terinasuk daerah pejabat negara, yangdiberi tugas notaris: oleh sekretaris keresidenan di Tanjungpinang;

C. dalam batas daerah suatu afdeling atau bagian suatu afdeling,yang terletak dalam tempat kedudukan pejabat: (diubah dengan Keputusan MenteziKehakiinan, Berita Negara 1952-32.) oleh asisten residen di Padang Sidempuan,Tarutung, Gunung Sitoli, Lahat, Baturaja, Tanjungbalai, Bengkulu, Pakanbaru,Sigli, Lho Seumawe, Langsa, Takengon, Meulaboh, Rengat, Singkawang, Ketapang,Sintang, Samarinda kecuali di bagian afdeling Balikpapan dan Pasir, Tarakan,Gorontalo, Donggala, Poso, Bonthain, Watampone, Pare-pare, Kepulauan Ternate,Holandia, Biak, Sorong, Fak-Fak, Merauke, Ende, Raba, kecuali dalain daerahbagian afdeling Sumba Timur dan Sumba Barat, Denpasar dan Mataram (Lombok): (s.d. u. dg. Gb. 1953-59, 1954- 36)

olehsekretaris keresidenan di Kupang dan Singaraja;

olehsekretaris afdeling di Ternate, kecuali di bagian afdeling Irian Barat bagianbarat;

olehpegawai pamongpraja, yang di daerahnya setempat ditugaskan dengan pemerintahandi Tanjungpandan, Balikpapan untuk bagian afdeling Balikpapan dan Pasir, MuaraTewe untuk bagian afdeling Muara Tewe dan Puruk Can, Kotabaru, Waingapu, danyang terakhir ini juga berwenang di bagian afdeling Sumba Barat, Saparua,Bandanaira dan Dobo.

D. (s.d.u. dg. S. 1928-248; S. 1930-404jo. S. 1931-103; S.1931-373jo. 423; S. 1934-7); dalam batas-batas daerahnya oleh asisten residendi Pamekasan, Sumenep.

Pasal 4. Di daerah asisten residen, yang kemudian di tuar daerahsuatu propinsi atau wilayah (di luar Jawa dan Madura: daerah keresidenanberdasarkan S. 1938-372 jo. 264) dibentuk berdasukan p@ 67b berdasarkanReglemen tentang kebijaksanaan Pemerintah di Indonesia (ISR. 120) dapatdisusun, kecuali nyata-nyata ditentukan sebaliknya, juga asisten residenditugaskan melakukan jabatan notaris.

Catatan terhadap S. 1925-616, pasal 2 (Rembang): Dengan S.1928-398, maka menyimpang dari "Ketentuan-ketentuan" dalam S.1925-616, ditentukan babwa sebelum dihapuskan notaris-notaris daerah Rembang,yang daerahnya dalam daerah keresidenan yang dihapuskan, berwenang juga denganpelayanan dalam seluruh lingkungan daerah itu sementara.

Pasal 3.

(s.d.u. dg. S.1907-485; S. 1932-369, mb. tanggal 1 Maret 1937.) Para notaris, yang secara khusus diangkat secara demikian, diangkat dan diberhentikan oleh MenteriKehakiman.

Mereka diberhentikan darijabatannyadengan hormatjika mereka telah mencapai usia enam puluh lima tahun.

Pemberhentian dengan hormat dalamhal-hal lain daripada yang dimaksud dalam alinea kedua, jika untuk itu tidakdimohonkan oleh yang bersangkutan, tidak diberikan, kecuali setelah memintanasihat dari Mahkamah Agung (Hooggerechtshof).

4 dan 5. Dicabut dg. S. 1907-485, yangmengganti pasal 6 dengan pasal 6 sampai dengan 6 huruf o.

Pasal 6.

Setiap notaris berkewajiban tidakhanya memiliki tempat tinggalnya saja, membuka kantomya dan menyimpanakta-aktanya di tempat kedudukan yang ditunjuk kepadanya, akan tetapi jugauntuk bertempat tinggal yang sesungguhnya dan terus-menerus di tempat tersebut.(KUHPerd. 17.)

Bila ia melanggar hal itu, ia akandiberhentikan untuk sementara waktu selama tiga sampai enam bulan darijabatannya. (Not. 58.)

Notaris tidak diperbolehkan tanpacuti ada di luar wilayah jabatannya untuk lebih dari tiga kali dua puluh empatjam berturut-turut.

(s.d. t. dg, S. 1932-369.) Menteri Kehakiman dalamkeadaan-keadaan tertentu berwenang memberikan dispensasi untuk sementara waktu,seluruhnya atau sebagian, dari ketentuana alinea pertama pasal ini, demikianpula untuk menetapkan syarat-syarat tertentu untuk itu.

Pasal 6a.

Kepada notaris dapat diberikan cutiatas permohonan tertulis dari dia, dan di dalam tiap cuti termasuk kemungkinanperpawangan, yang tidak lebih lama dari tiga tahun berturut-turut sampai jumlahmaksimum seluruhnya sembilan tahun selama seluruh masa jabatannya.

Cuti yang lamanya empat belas hariatau lebih singkat tidak termasuk dalam penghitungan maksimum seperti tersebutdalam alinea yang lalu, bila seluruh jumlah cuti dalam masa satu tahun kalendertidak lebih dari tiga puluh hari. Bila lebih, akan turut diperhitungkansepenuhnya.

Pasal 6b.

Bila seorang notaris berhalanganuntuk menjalankan tugasnya untuk sementara waktu, kepadanya diberikan cuti ataspermintaan tertulis dari notaris sendiri, istrinya, keluarganya sedarah ataukeluarga semenda atau secara jabatan.

(s. d. u. dg. S. 1909-260.) Bila halangan tersebut hanya mengenaipembuatan satu akta atau lebih, oleh pengadilan negeri (raad van justitie),bila badan seperti ini ada di tempat tinggal notaris, dan bila tidak ada olehkepala pemerintahan wilayah, ditunjuk seorang pengganti, yang berwenang untukmembuat akta atau akta-akta yang disebut dalam surat keputusan penunjukan itu. Dalam hal ini notaris tetap berwenang untuk membuat akta-akta yang lain dariyang disebutkan dalam surat keputusan itu. Ketentuan tentang serah-terimaprotokol yang ditetapkan dalam peraturan ini tidak berlaku dalam halpenggantian ini.

Pasal 6c.

Notaris yang diberikan cuti karenajabatan,jika ia telah sanggup kembali sebelum jangka waktu cuti tersebut berakhir,dapat memangku kembali jabatannya itu setelah untuk itu atas permohonannyadiperoleh persetujuan dari pejabat yang memberikan cuti itu.

Pasal 6d.

Setiap cuti dapat dijalani olehnotaris, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan tetap mempertahankanjabatannya.

Pasal 6e.

Pada setiap permohonan cuti, notarisharus menyertakan suatu sertifikat yang memuat pemberitahuan tentang cuti-cutiyang sebelumnya telah dinikmatinya.

Sertifikat tersebut dikeluarkan olehMenteri Kehakiman (Directeur van Justitie) dan pada setiap cuti baruditambahkan suatu catatan mengenai hal itu oleh pejabat yang memberikan cutitersebut.

Untuk sertifikat yang tidak ditemukanatau yang hilang, atas permintaan yang berkepentingan, duplikatnya dapatdiberikan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 6f.

(s. d. u. dg. S. 1931-299.) Cuti yang lamanya tidak lebih darienam bulan, demikian pula perpanjangan cuti tersebut yang lamanya sampai enambulan, diberikan oleh pengadilan negeri, bila di tempat tinggal notaristerdapat badan sedemikian.

Bila tidak demikian halnya, pemberiancuti termaksud di atas dilakukan sebagai berikut:

a. di propinsi dan daerahlain yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman berdasarkan ketentuan pasal I Ordonansi 27 Agustus 1925 (S. 1925-433), oleh residen kepala daerah;

b. di daerah-daerah lain,oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang di daerahnya terletak tempat kedudukannotaris. (Di luar Jawa dan Madura, oleh residen, berdasarkan S. 1938-370,264.)

Cuti yang diberikan karena jabatansesuai dengan pasal 6b, jika itu dilakukan untuk tidak lebih dari enam bulan,diberikan oleh pengadilan negeri (raad van justitie), yang di daerah jabatannyanotaris mempunyai tempat kedudukan.

Para pejabat yang disebut dalamalinea-alinea yang lalu mengirimkan dengan segera salinan dari ketetapan merekakepada Menteri Kehakiman.

Cuti yang melebihi enam bulan,perpanjangan cuti itu dan perpanjangan yang kurang dari enam bulan sampai lebihdari enam bulan, diberikan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 6g.

Bila yangberkepentingan tidak dapat menunggu ketetapan atas permohonan cutinya karena alasan yang mendesak, pemerintahan setempat dapat memberikan kepadanya izinuntuk segera berangkat dari tempat kedudukannya, dengan pengesahan kemudiandaii pejabat yang berwenang memberikan cuti itu.

Pasal 6h.

Bila pejabat yangberwenang memberikan atau memperpa4ang cuti berpendapat bahwa ada alasan untukmenolak suatu permohonan cuti atau perpanjangan cuti, keputusan dapat diminta dari Menteri Kehakiman, yang akan memberikan atau menolak cuti atauperpanjangan cuti itu.

Pasal 6i.

Setiap ketetapanpemberian cuti, juga menetapkan tanggal mulai berlakunya cuti dan tanggal mulaimemangku kembali jabatan, dengan mengambil kembali protokol dan pemberitahuankepada Menteri Kehakiman.

Pasal 6j.

Notaris yang berada diluar wilayah jabatannya selama lebih dari tiga kali dua puluh empat jamberturut-turut tanpa mendapat cuti, atau melampaw jangka waktu cuti yangdiberikan kepadanya, kecuali jika ia membuktikan bahwa hal itu terjadi akibatla dipaksa oleh keadaan yang di luar kemauannya dan tidak mungkin meminta cutiatau perpanjangan cuti, dihukum:

a. untuk yang pertamakali, membayar denda 25 gulden sampai 100 gulden untuk tiap minggu yangberjalan selama ketidakhadiran yang tidak dizinkan atau yang melampaui cutiitu;

b. dalam hal terulang,dengan pemberhentian sementara dari jabatan selama satu sampai enam bulan.

Bila ketidakhadiran yang tidakdizinkan atau pelampauan cuti itu lamanya lebih dari satu bulan, MenteriKehakiman dapat memecat notaris dari jabatannya. (Inv. Sw. 6-191.)

Pasal 6k.

Jangka waktu dariketidakhadiran yang tidak dizinkan atau yang melampaui cuti itu turutdimasukkan ke dalam penghitungan maksimum sembilan tahun yang dimaksud dalampasal 6a.

Bagian dari alinea kedua kalimatpertama pasal tersebut berlaku juga dalam hal ini, akan tetapi hanya bilaketidakhadiran yang tidak diirinkan atau pelampauan cuti itu tidak memberikanalasan untuk memberlakukan hukuman yang disebut dalam pasal 6j huruf a dan b.

Oleh atau atas perintah MenteriKehakiman pada sertifikat termaksud dalam pasal 6e harus dicatat jangka waktuyang turut dihitung sebagai cuti berdasarkan pasal ini.

Pasal 6l.

Pejabat yang berwenangmemberikan atau memperpanjang cuti, mengangkat seorang pengganti.

(s.du. dg. S. -1 909-260.) Bila seorang notaris yang bukan dalamkeadaan cuti berada di luar wilayah jabatannya lebih dari tiga kali dua puluhempat jam berturut-turut atau melampaui cuti yang diberikan, pengadilan negeribila di tempat tinggal notaris itu terdapat badan sedemikian, dan dalam haltidak ada, Kepala Pemerintahan Daerah, bila perlu, menunuk seorang pengganti.

Notaris pengganti itu dapatmemperoleh cuti dengan cara yang sama seperti yang diperoleh notaris yangdigantikannya, akan tetapi hanya sampai maksimum enam bulan.

Pasal 6m.

Jika pengganti ituberhalangan, tidak hadir, meninggal dunia, diberhentikan, atau dialihtugaskan,pejabat yang mengangkat pengganti itu harus menunjuk penggantinya.

Pasal 6n.

Atas ancamankehilangan jabatan atau denda sebesar 1.000 gulden sa,pai 5.000 gulden, notariswajib memberikan izin kepada penggantinya untuk menguasai minut dan surat-suratyang disimpankan kepadanya. Pejabat yang menunjuk pengganti itu harusmenetapkan jangka waktu untuk penyerahan protokol, baik oleh yang digantikan,yaitu pada waktu penggantinya mulai menjalankan jabatan , maupun olehpengganti, yaitu waktu ia meletakkan jabatan

Pasal 6o.

Pengembalian protokolpada waktu pengganti mulai menjalankan jabatan. jalankan jabatan dan pada waktuia meletakkan jabatan, dilakukan dengan berita acara, yang masing-masingpenandatangan memperoleh sehelai.

(s-d. u. dg. S. 1909-260.) Bila notaris atau penggantiberhalangan untuk melakukan serah terima, hal itu dilakukan di hadapan orangyang ditunjuk oleh pengadilan negeri bila badan seperti itu ada di tempattinggal notaris, atau oleh kepala pemerintah wilayah bila bada, termaksud tidakada. (S. 1948-200.)

Pasal 6p.

(s.d.t. dg. S.1909-260.) Pasal 6a sampai dengan 6m tidak berlaku bagi Para pejabattermaksud dalam pasal 2 sub 2, yang merangkap jabatan notaris, dan bagipengganti mereka sebagai notaris.

Pasal 6q.

(s. d. t. dg. S.1909-260.) Bila pejabat -pejabat atau pengganti mereka yang dimaksud dalampasal yang lalu untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan notaris, olehkepala pemerintah wilayah akan ditunjuk Pengganti sementara.

(s.d u. dg. S. 1925-209jo. 1926-265.) Bila tidak ada orang yang dapat ditunjuk menjadi pengganti, yangmemiliki surat keterangan termaksud dalam pasal 16f, hal itu harusdiberitahukan dalam ketetapan yang bersangkutan, dan salinan ketetapan ituharus dikirim kepada Menteri Kehakiman dan Pengadilan negeri di wilayah tempatkedudukan pejabat yang ditugaskan melakukan pekerjaan notariat itu.

Ketentuan-ketentuan tentangserah-terima protokol dalam peraturan ini tidak berlaku dalam hal penggantianini.

Pasal 7.

Notaris tidakdiperbolehkan menolak untuk memberikan bantuannya, bila hal tersebut dimintakepadanya, kecuali bila terdapat alasan yang mendasar.(S.1852-79 pasal 36.)

Bila notarisberpendapat bahwa terdapat alasan yang mendasar untuk menolak, maka hal itu iaberitahukan secara tertulis kepada yang meminta bantuannya itu.

Bila yang bersangkutantetap menghendaki bantuan itu, ia dapat mengajukan tuntutan mengenai hal itukepada hakim perdata, dengan menyampaikan surat dari notaris tersebut yangtelah diserahkan kepada yang bersangkutan.

Bila notaris tetapmenolak, meskipun ada keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yangpasti, ia dipecat dari jabatannya atau didenda sebesar 1.000 gulden sampai5.000 gulden, semuanya dengan tidak mengurangi pembayaran biaya, kerugian danbunga kepada yang berkepentingan, (KUHperd. 1365; Inv. Sw. 6-190.)

Pasal 8.

(s.d. u. dg. S. 1941-511 jo. 513.) Para notaris diwajibkan untukmemberi bantuan tanpa biaya kepada mereka yang membuktikan ketidakmampuannyamenurut cara tersebut dalam pasal 875 Reglemen Acara Perdata (Rv.), sebagaimanabunyi pasal itu sebelum berlakunya ordonansi tanggal 13 Nopember 194 (S.1941-511) dan pasal 238 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui atau pasal 274Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg.). asal

Bantuan tersebut diberikan denganbiaya yang dikurangi sampai setengahnya, bila diperintahkan untuk itu olehhakim keresidenan dari tempat tinggal yang berkepentingan.

Hakim keresidenan tidak akanmengeluarkan perintah itu sebelum ketidakmampuan orang yang berkepentinganterbukti secara meyakinkan berdasarkan surat-surat atau keterangan-keterangantentang penghasilan dan kemampuannya. Sebelum mengambil keputusannya, hakimkeresidenan dapat meminta keterangan-keterangan yang diperlukan kepada pejabatpamong praja, juga kepada administrator Pajak. Pasal 876 alinea ketiga dankeempat dari Reglemen Acara Perdata (Rv.) berlaku juga dalam hal ini.

Bukti ketidakmampuan yang diniaksuddalam alinea pertama dan perintah dari hakim keresidenan yang dimaksud dalamalinea kedua, harus memuat akta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untukdibuat tanpa biaya atau dengan biaya setengahnya.

Notaris akan melampirkan surat yangdimaksud dalam ahnea yang lalu pada minut akta.

Pasal 9.

Notaris dilarang menjalankanjabatannya di luar wilayah jabatannya. (Not.2a; KUHPerd. 1868.)

Alinea kedua dihapus karenaberlakunya Kitab Undang-undan Hukum Pidana

Pasal 10.

Jabatan seorangnotaris tidak dapat dirangkap dengan jabatan Kepala Pemerintaban Daerah,anggota badan peradilan, ketua, anggota atau sekretaris balai hartapeninggalan, pengacara, pokrol, solisitor dan juru sita.

Dalam ketentuan ini dikecualikan Parapegawai yangjabatannya berhubungan dengan jabatan notaris menurut pasal 2 nomor2 peraturan ini. (RO. 9.)

Pasal 11.

Notaris, yang menerimasuatu jabatan yang tidak dapat dirangkap, kecuali jabatan termaksud dalamalinea dua pasal yang lalu, dianggap melepaskan jabatan notarisnya dan digantimenurut ketentuan pasal 63. (Not. 62.)

Sebaliknya bila seseorang yangmemangku jabatan seperti itu diangkat menjadi notaris, dengan menerima jabatannotaris la dianggap melepaskan jabatan sebelumnya.

Pasal 12.

Atas ancamankehilangan jabatan, Para notaris tidak diperkenankan mengadakan persekutuanuntuk menjalankan jabatan mereka.

Pasal 12a.

(s.d. t. dg. S.1907-485.) Ketentuan-ketentuan untuk Para notaris dalam peraturan ini, jugaberlaku untuk Para notaris pengganti, kecuali jika diadakan peraturan khusus.(Inv. Sw. 6-191.)

BAB II

SYARAT-SYARAT UNTUK MENJADI NOTARIS

DAN CARA PENGANGKATANNYA

Dg. S. 1894-214 pasal I, s.d.u. dg. S.1896-101, maka pasal 13-16 diganti oleh pasal-pasal berikut:

Pasal 13.

(s.d.u. dg. S. 1907-485; S.1915-574; S. 1918-79; S. 1924-321; S. 1934-484; S. 1942-20.) Tidak seorang pun dapat diangkatmenjadi notaris, kecuali mereka yang:

10. berkewarganegaraan Indonesia;

20. telah mencapai umur 25 tahun;

30. membuktikan kelakuan baiksekurang-kurangnya dalam empat tahun terakhir, yang dinyatakan dengan suatuketerangan yang diberikan oleh kepala pemerintahan setempat, yang selama itumempunyai tempat tinggal yang tetap;

40. telah lulus dengan baik dari ujian-ujianyang disebut di bawah ini atau telah lulus dalam ujian kandidat-notaris padafakultas hukum di Jakarta. (Not. 6g dst.) Tentang mengikuti bagian pertamadari ujian menurut program yang dimaksud dalam pasal 15 dibebaskan:

a. mereka yang memilikitingkatan doktor dalam ilmu hukum;

b. mereka yang memilikitingkatan doktor dalam ilmu hukum atau telah mencapai tingkatan sarjana hukum,asal saja tingkatan atau kedudukan ini diperoleh atas dasar menempuh ujiianyang dimaksud pada pasal 4 paragraf 5 dari statuta akademis (Keputusan Raja 15Juni 1921, Ned. S. 1921-800) yang sehubungan dengan hukum perdata dan hukumdagang tidak terbatas pada hal-hal yang pokok saja, atau dari suatu ujiiandimaksud dalam pasal 4 paragraf 58 dari statuta tersebut di atas atau bagiankedua dari ujiian doktoral pada fakultas hukum di Jakarta;

c. mereka, yang telahlulus ujian bagian pertama untuk dapat diangkat menjadi notaris, denganpengertian bahwa mereka masih harus mengikuti ujian tambahan dari bagian itu.

(s.d.t. dg. S. 1915-574.) Mereka yang telah lulus dengan baikdari ujian yang disyaratkan untuk dapat diangkat menjadi notaris dalamkeseturuhan, dibebaskan mengikuti bagian ketiga dari ujian menurut program yangdimaksud dalam pasal 15.

Menteri Kehakiman dapat memberikandispensasi dari syarat yang disebut dalam alinea kesatu sub 2' pasal ini, asalsaja orang yang bersangkutan telah mencapai usia dua puluh satu tahun.

Ketentuan dalam alinea kesatu pasalini dapat menyimpang terhadap notaris pengganti.

Pasal 13a.

(s.d.t. dg, S. 1,926-531.) Untuk mengikuti bagian pertama dariujian tersebut, yang diperkenankan hanya mereka yang memiliki ijazah darisekolah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) dari sekolah menengah umum atauyang disamakan dengan itu yang diterangkan sebagai sekolah MULO yang disubsidi,ijazah terakhir dari sekolah Prins Hendrik di Jakarta, bukti naik ke kelasempat dari suatu sekolah H(ogere) B(urger) S(chool) dengan pendidikan 5 tahun,sebuah sekolah lysium atau suatu Gymnasium di Negeri Belanda atau di Indonesia,ijazah terakhir dari sekolah HBS dengan kursus 3 tahun di Negeri Belanda, atausuatu surat keterangan kesaksian (getuigchrift), yang menurut suatu keteranganDirektur Pengajaran dan Keagamaan (Directeur van Onderwbs en Eeredienst)menjamin sedikit-dikitnya memiliki pengetahuan yang sama seperti ijazah-ijazahdan bukti-bukti tersebut di atas. (S. 1926-531 pasal 2, ketentuan peralihan.)

(s..d. t. dg. S. 1939 -610.)Orang-orang yang telah mencapai usia 25 tahun, tanpa memiliki salah satu darisurat-surat bukti yang disebut dalam alinea di atas, dalam hal-hal yang luarbiasa dapat diizinkan turut mengikuti bagian pertama ujian tersebut,berdasarkan suatu keterangan Direktur Pengajaran dan Keagamaan, bahwapengetahuan umum dan kecakapannya dimiliki secukupnya untuk Studi notariat.

Pasal 14.

(s.d.u. dg. S. 1896 -101; S.1907-485; s. 1915-574; S. 1926-531; S. 1933-362.) ujian dan ujian tambahan yang dimaksud dalampasal 13, demikian pula ujian ulangan yang dimaksud dalam pasal 15a denganmemperhatikan apa yang ditetapkan dalam alinea ketiga pasal 16a, diadakan diJakarta di hadapan suatu komisi yang terdiri dari lima orang anggota, yangsetiap tahun diangkat oleh Menteri Kehakiman dengan mengangkat di antara merekaseorang ketua dan seorang sekretaris.

Oleh Menteri Kehakiman juga diangkatsetiap tahun tiga orang anggota pengganti.

Dalam hal ketua berhalangan, diadiganti oleh salah seorang anggota komisi menurut urutan dalam hal merekadiangkat.

Dalam hal seorang anggota atau lebihdari komisi tersebut berhalangan dan dalam hal kejadian yang disebut dalamalinea yang lain, oleh ketua atau ketua pengganti dipilih dan dipanggil darianggota-anggota pengganti untuk mengisi banyaknya anggota yang diperlukan. Jika pengisian ini dilakukan karena terhalangnya anggota sekretaris, makaanggota yang dipanggil untuk itu bertindak pula sebagai sekretaris.

Komisi tersebut mengadakan rapat setahunsekah untuk mengadakan ujian dan ujian tambahan yang dimaksud dalam pasal 13,danjika perlujuga setahun sekali mengadakan ujian ulangan yang dimaksud dalampasal 15a.

Rapat untuk mengadakan ujian danujian tambaban dimulai dalam bulan Juli, dan untuk ujian ulangan dalam bulanJanuari tahun kemudian.

Hari dimulainya ujian-ujian dan ujianulangan dan tempat ujian-ujian tersebut diadakan, ditetapkan oleh MenteriKehakiman dalam keputusannya mengenai pengangkatan komisi tersebut.

Keputusan tentang pengangkatananggota-anggota dan Para anggota pengganti dari komisi dengan menunjuk ketuadan sekretarisnya dan penetapan hari ujianujian diadakan, diumumkan dalamJavasche Courant.

Pasal 15.

(s.d.u. dg. S. 1915-574.) ujian dibagi menadi tiga bagian.

Program-program yang dicantumkandalam peraturan ini menetapkan mata Pelajaran, mengenai setiap bagian ujian danujian tambahan yang dimaksud dalam alinea kedua pasal 13, dan luasnyapengetahuan, yang dalam setiap pelajaran dituntut dari calon-calon. (PeraturanPeralihan dalam S. 1915-574,)

Pasal 15a.

(s. d. t. dg. S. 1926-531.) Dalam hal seorang calon tidak lulusdalam ujian bagian pertama atau kedua atau ujian tambahan tersebut, maka komisiujian, jika mereka berpendapat bahwa orang tersebut dalam waktu singkat akandapat menguasai pengetahuan yang tidak terdapat padanya, dapat mengizinkancalon tersebut untuk mengikuti ujian ulangan dalam bulan Januari tahunberikutnya.

ujian ulangan tersebut mencakup matapelajaran yang sama dan tunduk kepada peraturan yang sama seperti ujian yangbersangkutan.

Pasal 16.

(s. d. u. terakhir dg. S. 1935-252.) Untuk mengikuti setiap bagian ujian,ujian ulangan dan ujian tambahan dikenakan sejumlah biaya yang ditetapkan olehMenteri Kehakiman.

Pasal 16a.

(s.d. u. dg. S. 1896-1 01; S.1915-574.) Bagianpertama dan kedua dari ujian dan ujian tainbahan diadakan secara lisan danterbuka. Setiap bagian lamanya satu jam dan ujian tambahan setengah jam. ujian-ujian tersebut diadakan secara terpisah untuk setiap calon.

Bagian ketiga dilakukan secaratertulis, kecuali pertanyaan-pertanyaan mengenai dan yang berhubungan denganpekerjaan tertulis. ujian ini diadakan dalam waktu yang sama bagi semuacalon. Pekerjaan ujian tertulis harus diselesaikan dalam dua hari berturut-turutdan diserahkan kepada komisi.

(s.d.t. dg. S. 1933-362.) Menteri Kehakiman berwenang untukmembuat suatu peraturan untuk menunjuk tempat-tempat lain selain Jakarta, yangdapat menyelenggarakan ujian tertulis untuk bagian ketiga dari ujian, dengancara dan di bawah pengawasan seperti yang akan ditetapkan dalam hal ini.

Pasal 16b.

(s.d.u. dg. S. 1915-574; S.1926-531; S. 1933-362.)Barangsiapa yang ingin diizinkan untuk mengikuti ujian, ujian tambahan atauujian ulangan, harus memberitahukan keinginannya secara tertulis kepada KetuaKomisi paling sedikit satu bulan sebelum ujian dilakukan, dengan menyebutkanapakah ia akan meng ikuti seluruh ujian atau satu bagian atau lebihdaripadanya, ujian ulangan atau tambahan, termasuk jika ia menghendaki untukmengikuti bagian ketiga ujian dari ujian tersebut, di tempat-tempat mana yangditetapkan untuk ujian tersebut ia ingin mengikuti ujiannya.

Dalam hal ini disampaikannya aktakelahirannya dan bukti bahwa biaya yang dikenakan menurut pasal 16 telah disetorkanolehnya ke Kas Negara.

Ketua menentukan pada hari apa orangyang akan menempuh ujian, ujian ulangan atau ujian tambahan, harus hadir danmengusahakan supaya sekretaris memberitahukan hal itu tepat pada waktunyakepada yang bersangkutan.

Pasal 16c.

(s.d.u. dg. S. 1907-485; S.1915-574.) Kecualiyang ditetapkan pada alinea kedua pasal 13, tidak seorang pun diizinkan untukmengikuti ujian bagian kedua, sebelum ia lulus dengan baik ujian pertama atauujian tambaban danjuga tidak seorang pun dapat diizinkan untuk mengikuti ujianbagian ketiga, sebelum ia lulus dengan baik dalam ujian bagian kedua.

Bila berdasarkan apa yang ditetapkanpada alinea yang lain seorang calon tidak diizinkan untuk mengikuti satu ataulebih bagian dari ujian, maka mengenai hal itu dikeluarkan suatu keteranganoleh Ketua Komisi mengenai bukti bahwa apa yang menurut pasal 16 jumlah uangyang dikenakan untuk mengikuti ujian telah disetorkan ke Kas Negara; calontersebut, atas penyerahan bukti tersebut, akan dapat menerima kembali uang yangtelah dibayarnya itu pada kas yang sama, tempat setoran tersebut dilakukan.

Pasal 16d.

(s.d.u. dg. S. 1915-574; S.1926-531.) Hasilsetiap bagian ujian dan ujian tambahan yang telah ditempuh diputuskanberdasarkan suara terbanyak para anggota komisi.

Mengenai hasil setiap bagian dariujian dan ujian tambahan, demikian pula ujian ulangan, dibuatkan suatu laporan(verslag) dan kepada Menten Kehakiman

Pasal 16e.

(s.d.u. dg. S. 1915-574.) Kepada yang telah menempuh denganbaik ujian bagian pertama atau kedua atau ujian ulangan, diserahkan suatubukti, atau jika ia menempuh suatu ujian selanjutnya atau - dalam hal ia telahmenempuh ujian tambahan - secara tidak langsung dapat menempuh bagian keduadari ujian dengan baik.

Pasal 16f.

Kepada yang telah lulus ujian bagianketiga dengan baik, diserahkan suatu, ijazah mengenai ujian yang telah ditempuhdengan baik, yang disusun menurut model A yang ditetapkan dalam peraturan ini.

(s.d. t. dg. S. 1915-574.) Kepada orang-orang yang dimaksuddalam alinea ketiga pasal 13 yang telah lulus dengan baik ujian bagian kedua,diberikan suatu ijazah yang disusun menurut model A-1 yang ditetapkan dalamperaturan ini. 16g. (s.d.u. dg. S. 1907-485; S. 1909-260; S. 1918-79; S.1925-209jo. S. 1926-265.) Untuk menerima suatu jabatan yang padanya terikatjabatan notaris, menurut undang-undang tidak disyaratkan suatu ujian yang harusditempuh sebelumnya.

16h, i, j, k, 1, m, n. Telah dicabutmenurut S. 1896-101; S. 1925-209jo. S. 1926-265.

Pasal 17.

(s.d.u. dg. S.1907-485; S. 1909 -1 72.) Notaris-notaris yang disebut dalam pasal 2 nomor10 dihadapan Kepala Pemerintahan Daerah atau afdeling, tempat kedudukan merekaterletak, mengangkat sumpah (djandji dan pernjataan) sebagai berikut:

Dg. Ketetapan Menteri Kehakiman RIS.tg. 22 Mei 1950 Nr. JZ/1 7114, BN 50-35. Dengan menjimpang dari pasal 17ditetapkan:

Pas. 1. Ditundjuk KetuaPengadilan Negeri di Djakarta sebagai penguasa dimuka siapa diizinkan melakukansumpah (djandji dan pernjataan) bagi notaris2 jang didudukan dikota Djakarta.

Pas. 2. Sumpah sebagaijang dikehendaki dalam fatsal 17 Peraturan Djabatan Notaris dipandang sah djikadilafadkan - dalam menunggu perubahan resminja -, sebagai berikut: "Sajabersumpah (berdjandji) bahwa saja akan patuh setia kepada Negara RepublikIndonesia Serikat dan Undang2 Dasarnja;

bahwa saja akan menghormati semuapembesar2 hakim2 pengadilandan pembesar2 lainja;

bahwa saja akan mendjalankan djabatansaja dengan djudjur, seksama dan tidak berpihak;

bahwa saja akan menepati denganseteliti-telitinja semua peraturan2 bagi djabatan notaris jang sedang berlakuatau jang akan diadakan;

bahwa saja akan merahasiakansedapat-dapatnya isi akte2, selaras dengan ketentuan "Peraturan2 tadi.

Saja bersumpah (menjatakan) bahwasaja untuk mendapatkan pengangkatan saja, langsung atau tidak, dengan nama ataukilah-akal apapun djuga, tidak pernah telah memberikan atau mendjandjkansesuatu, pun tidak akan memberikan atau mendjandjikannja, kepada siapapundjuga."

Notaris-notaris yang dimaksud dalampasal 2 nomor 20 mengangkatsumpah (janji dan pernyataan) ini di hadapan Kepala Pemerintahan Daerah tempatkedudukannya terletak.

Menteri Kehakiman dalam pada itudapat memberikan izin pengangkatan sumpah (janji dan pernyataan) di hadapanseorang pejabat lain yang ditunjuk olehnya atau sebagai ganti dari sumpahtersebut cukup dengan menyerahkan kepada kepala pemerintahan wilayah janji danpernyataan yang ditulis dan ditandatangani sendiri yang berisikan janji danpernyataan yang disebut dalam alinea pertama, yang mempunyai kekuatan yang samaseperti sumpah (janji dan pernyataan) yang dilakukan secara lisan,

Pasal 18.

(s.d.u. dg. S. 1907-485.) Sebelum pengangkatan sumpah,notaris-notaris yang diangkat tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yangtermasuk dalam jabatannya, dengan ancaman hukuman denda darl 100 gulden sampai300 gulden tanpa mengurangi tanggung jawab mereka untuk menggantiongkos-ongkos, kerugian dau bunga-bunga. (Inv. Sw. 6-19-.)

Pasal 19.

(s.d.u. dg. S. 1904-86; S.1907-485.) Dalamsatu bulan setelah mereka menerima jabatannya, para notaris mengirimkan tandatangan dari paraf mereka, termasuk pula suatu contoh dalam tinta merah cap yangakan digunakan oleh mereka, kepada Sekretariat Negara, kepada DepartemenKehakiman, kepada Panitera Mahkamah Agung, kepada Panitera Pengadilan Negeri,dan kepada Kepala Pemerintahan Wilayah, yang daerah jabatannya meliputi tempatkedudukan notaris dan kantor Kepala Pemerintahan Daerah, di daerah mana tempatkedudukannya terletak. Pelanggaran terhadap ketetapan ini dihukum dengan dendasetinggi-tingginya 50 gulden untuk setiap bulan kelalaian. (Inv. Sw. 6-191,)

Setiap notaris wajib mempunyai sebuahstempel (zegel) yang berisikan gambar Lambang Negara Republik Indonesia dandalam bngkaran tertulis huruf-huruf pertama nama depan, nama, jabatan dan tempat kedudukan notaris tersebut.

Para pengganti notaris menggunakanstempel mereka sendiri. (Not. 43.)

BAB III

AKTA-AKTA, BENTUK AKTA-AKTA, MINUT-MINUT,

SALINAN-SALINAN DAN REPERTORIA

Pasal 20.

Notaris tidak diperbolehkan membuatsuatu akta, dalam hal dia sendiri, derajat, dan dalam garis ke samping sampaiderajat ketiga, baik pribadi, maupun istrinya, keluarganya sedarah atau semendadalam garis lurus tanpa perbedaan melalui kuasa, bertindak sebagai pihak. (Not.4.)

Larangan tersebut tidak berlaku dalamhal istri yang dimaksud, para keluarga sedarah atau semenda tersebut,dicantumkan di dalam akta sebagai pembeli, penyewa, pengepak (pengepacht),pemborong atau penjamin, dalain hal penjualan dilakukan di hadapan umum, sejauhhal itu boleh diadakan di hadapan notaris, sewa-menyewa, pak (pacht) ataupemborongan yang dapat dikonstatir, atau sebagai anggota dalam rapat-rapat,yang mengenai apa yang dibicarakan, dibuat berita acara oleh notaris.

Dalam hal pelanggaran, maka aktatersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai surat di bawah tangan, asalkan halitu ditandatangani oleh pihak-pihak yang menghadap, dan yang membuat akta dihadapan mereka harus mengganti ongkos-ongkos, kerugian dan bunga-bunga terhadappara yang berkepentingan. (KUHPerd. 105, 108, 290 dst., 1246, 1468 dst., 1869,1874 dst.; KUHP 435.)

Pasal 2 1

(s. d. u. dg. S. 1932-42.) Akta-akta notaris tidakdiperbolehkan mencantumkan keputusan atau ketetapan untuk keuntungan notarisyang membuat akta, saksi-saksi, istri notaris atau istri-istri para saksi, ataukeluarga sedarah atau semenda dari notaris dan dari para saksi, dalam garislurus tanpa perbedaan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat ketiga.

Apa yang bertentangan dengan inidianggap sebagai tidak pernah dibuat (ditulis), namun dalam pada itu akta-aktatersebut tetap ada dalam keadaan utuh seluruhnya.

Dengan ketetapan pasal ini tidakdiadakan perubahan dalam ketentuanketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,mengenai wasiat-wasiat. (KUHPerd. 907, 911, 944, 953, 1681.)

Pasal 22.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuanyang sudah ada atau yang akan ditetapkan di kemudian hari mengenai bentukbeberapa di antaranya, akta-akta dibuat di hadapan notaris, dengan dihadirioleh dua orang saksi.

Para saksi harus dikenal, identitasatau wewenang mereka diterangkan kepada notaris oleh seorang atau lebih daripara penghadap, dan dengan ancaman dikenakan denda 25 gulden, hal itu disebutdi dalam akta.

Kecuali oleh Kitab Undang-undangHukum Perdata dalam hal-hal tersebut dituntut kedudukan khusus mengenaisaksi-saksi, maka diperkenankan sebagai saksi-saksi semua orang yang menurutketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata cakap untuk memberikankesaksian di bawah sumpah di hadapan pengadilan, mengerti bahasa dalam aktatersebut dan dapat membubuhkan tanda tangannya. (Not. 28; KUHPerd. 940, 944,949, 1405, 1910 dst.; BS. 13, 37; KUHD 143b, 218b; Inv. Sw. 6-191.)

Pasal 23.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuanKitab Undang-undang Hukum Perdata, saksi tidak boleh diambil dari keluargasedarah dan semenda notaris dan para penghadap sampai dengan derajat ketiga,demikian juga pembantu rumah tangga dari notaris. (KUHPerd. 944, 1910.)

Bila ketentuan-ketentuan pasal iniatau pasal sebelumnya dilanggar, maka akta itu, sepanjang tidak memuat wasiat,hanya mempunyai kekuatan seperti surat di bawah tangan jika ditandatangani olehpara penghadap, tanpa mengurangi kewajiban notaris untuk membayar biaya, gantirugi dan bunga kepada yang berkepentingan jika ads alasan untuk itu. (KUHPerd.1869, 1874 dst.)

Dalam hal itu, para keluarga sedarahdan semenda sampai dengan derajat ketiga dari para pembeli, penyewa, pengepak,pemborong atau penjamin, dalam hal penjualan di muka umum, sewa-menyewa,pengepakan atau pemborongan, demikian pula para anggota rapat yang oleh notarisdibuatkan berita acaranya, dapat diambil sebagai saksi.

Pasal 24.

Para penghadap harusdikenal atau diperkenalkan kepada notaris oleh dua orang saksi yang memenuhisyarat menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk memberikan kesaksiantentang kebenaran menurut hukum, tanpa mengecualikan keluarga sedarah atausemenda. (Not. 22, 23, 28; KUHPerd. 944, 1910, i9l2.)

Hal mengenai yang satu dan yanglairinya harus dinyatakan dengan tegas dalam akta.

Pasal 25.

Akta-akta harusmenyebutkan nama kecil, nama dan tempat kedudukan notaris; dan dalam hal aktaitu dibuat di hadapan notaris pengganti atau notaris yang merangkap jabatan,harus disebutkan pula ketetapan atau jabatan yang menjadi dasar merekamenjalankan jabatan notaris itu.

Selain itu, dalam akta harus dimuat:(S. 1853-64.)

a. nama kecil, nama,pekerjaan atau status sosial, dan tempat tinggal setiap penghadap dan orangyang mereka wakili, sejauh pekerjaan atau kedudukan dalam masyarakat dan tempattinggal itu dapat mereka beritahukan; (Not. 30; KUHPerd. 17 dst.; KUHD 143b,218b.)

b. jabatan atau kedudukandan kuasa atau ketetapan yang menjadi dasar mereka bertindak;

c. nama kecil, nama,pekerjaan atau status sosial, dan tempat tinggal setiap saksi, juga hal-halyang dimaksud dalam pasal yang lalu;

d. tempat dan hari,bulan dan tahun pembuatan akta itu.

Jika terjadi pelanggaran terhadapsatu atau lebih ketentuan pasal ini dan pasal yang lalu, notaris dikenakandenda 25 gulden untuk setiap pelanggaran; selain itu, akta tersebut, bila didalamnya tidak disebutkan tempat, tahun, bulan atau harinya, hanya mempunyaikekuatan sebagai surat di bawah tangan, bila ditandatangani oleh parapenghadap. (KUHPerd. 1869, 1874 dst.; Inv. Sw. 6-191.)

Pasal 26.

Akta notaris harus dapat dibaca,berhubungan satu sama lain, tanpa singkatan, ruang kosong atau sela-sela, kecualibeberapa macam akta yang contohcontohnya dicetak berdasarkan ketentuan daripihak yang berwajib, ruang-ruang kosong dalam batang-tubuh akta yang tidakdiisi, harus digaris dengan jelas sebelum akta ditutup, agar tidak dapatditambah lagi; jumlah atau besar benda yang disebutkan dalam akta, demikianpula tanggal-tanggal, harus dinyatakan dengan huruf-huruf, tetapi dapatditambah atau didahului oleh angka-angka.

Notaris dikenakan denda 25 guldenuntuk setiap pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini.

Ketentuan pasal ini, sampai sejauhini, tidak berlaku bagi surat-surat kuasa; maka akta ini boleh tidak diisidengan nama atau nama kecil, kedudukan dan tempat tinggal orang yang diberikuasa. (Inv. Sw. 6-190.)

Pasal 27.

Akta dapat dibuatdalam bahasa apa saja seturut kehendak para pihak, asal dimengerti olehnotaris.

(s.d. u. dg. S. 1907-205 pasal 3jo. S. 1919-816.) Suratwasiat yang dibuat dengan akta umum, akta penyimpanan surat wasiat olografisdan akta superskripsi dari surat wasiat rahasia, bila pewaris adalah orangEropa, harus dibuat dalam bahasa yang digunakan pewaris untuk menyatakankeinginannya itu, meminta penyimpanan itu atau menyerahkan surat wasiat rahasiaitu.

Pasal 28.

(s.d. u. dg. S.1907-485, S. 1924-544.) Notaris harus membacakan akta tersebut di hadapanpara penghadap dan saksi-saksi.

Bila seorang penghadap atau lebihtidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta itu, maka akta itu akanditerjemahkan oleh notaris, dan bila notaris tidak mampu untuk itu, akanditerjemahkan oleh seorang penerjemah.

Segera setelah itu, akta tersebutharus ditandatangarti oleh semua penghadap, kecuali jika ditentukan bahwamereka tidak dapat membubuhkan tanda tangannya atau berhalangan untuk itu;dalam hal ini, keterangan mereka dan alasan halangan itu harus disebut secarategas dalam akta. (Not. 23, 25, 29; KUHPerd. 932, 939.)

Dalam hal seorang penghadap ataulebih hanya mempunyai kepentingan pada bagian tertentu atau turut bertindakhanya pada sebagian dari akta tersebut, maka hanya bagian itu saja yang dibacakandi hadapannya, sejauh perlu diterjemahkan dan ditandatangarti olehnya atau olehmereka dan menyebutkan secara tegas pembacaan, peneriemahan dan penandatangananin! pada bagian tersebut.

Selain itu, para saksi harusmenandatangani akta, kecuali mereka yang disebut dalam pasal 24; juga olehnotaris, dan dalam hal termaksud dalam alinea 2 pasal ini, oleh penerjemah.

Jika terjadi pelanggaran terhadapsatu atau lebih ketentuan pasal ini, akta itu hanya mempunyai kekuatan sebagaisurat di bawah tangan, bila ditandatangani oleh para penghadap. (KUHPerd. 1869,1874 dst.)

Hal pembacaan, penerjemahan danpenandatangan tersebut harus disebutkan secara tegas di bagian penutup itu,dengan ancaman hukuman denda sebesar 25 gulden. (Not. 22; Inv. Sw. 6-19'.)

Pasal 29.

Bila ada penghadap yang menolak untukmembubuhkan tanda tangannya pada waktu membuat akta pencatatan hartapeninggalan atau berita acara mengenai perbuatan, atau mengundurkan diri tanpamenandatangani akta pada waktu menutup akta, maka cukuplah hal itu disebutkansecara tegas dalam akta itu.

Bila penghadap yang menolak untukmembubuhkan tanda tangan itu memberikan alasan untuk penolakan itu, maka halitu harus dicantumkan dalam akta.

Pasal 30.

Surat kuasa di bawah tangan, demikianpula surat kuasa otentik yang dikeluarkan dalam bentuk aslinya, harusdilekatkan pada minut akta. Surat kuasa otentik yang dibuat dalam minut harusdicantumkan dalam akta. Bila para pihak bertindak berdasarkan kuasa lisan,maka-hal itu harus dicantumkan dalam akta.

Untuk setiap pelanggaran terhadapsalah satu dari ketentuan-ketentuan ini, notaris dikenakan denda sebesar 25gulden. (Not. 31, 35, 43; KUHPerd. 1792 dst., 1874; Inv. Sw. 6-19'.)

Pasal 31.

Dari pelekatan yang dimaksud dalampasal yang lalu dibebaskan suratsurat kuasa yang telah dilekatkan pada aktayang dibuat di hadapan notaris atau pejabat yang sama dan yang tetap tinggaldalam minutnya, asal hal ini dicantumkan dalam akta; jika terjadi kelalaianmengenai hal irii, notaris dikenakan denda sebesar 25 gulden. (Inv. Sw.6-191.)

Pasal 32.

Semua perubahan dan tambahan harusditulis pada margin akta, tetapi hal irii hanya sah bila masing-masingditandatangani atau disahkan oleh para penghadap yang menandatangarii akta itu,oleh notaris dan oleh para saksi.

Jika suatu perubahan atau tambahanterlalu panjang untuk ditulis pada margin akta, maka hal itu dapat ditulis dibagian akhir akta, tetapi sebelum penutup akta, asal ditunjuk halaynan danbaris yang bersangkutan, dengan ancaman batal bila perubahan atau tambahan itudibuat dengan cara lain atau tanpa penunjukan.

Pasal 33.

Tidak dibenarkan menulis tindih ataumenyisipkan kata-kata atau huruf-huruf dalam suatu akta atau dalam perubahandan tambahan yang ditutis pada margin atau di bagian akhir akta itu, ataumencoret atau menghapus dan menggantinya, dengan ancaman batal kata-kata atauhuruf-huruf pengganti dan sisipan itu. (KUHP 263.)

Pasal 34.

Bila pada akta ada kata atau hurufyang perlu dicoret, maka pencoretan harus dilakuan dengan garis yang tipissedemikian rupa, sehingga tetap dapat dibaca apa yang tercantum sebelumnya;jumlah kata-kata yang dicoret harus dicantumkan pada margin akta, danpencoretan itu harus disahkan.

Penghapusan atau perubahan dan pencoretanyang dilakukan terhadap coretan yang telah disahkan itu, harus dibuat dalambentuk renvooi pada margin akta, dan jumlah kata-katanya harus juga dicantumkandan disahkan.

Pada bagian penutup setiap akta harusdicantumkan apakah akta itu dibuat dengan atau tanpa renvooi, coretan atautambahan, dan jika ada, berapa banyaknya.

Pasal 35.

Notaris diwajibkan untuk membuatminut akta-akta yang dibuat di hadapannya; bila tidak dilakukan demikian,akta-akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik dan notaris wajib memberipenggantian biaya, kerugian dan bunga, bagi yang berkepentingan.

Dikecualikan dari kewajiban iniadalah akta persetujuan kawin, pengenalan diri, kuasa, keterangan pemilikanatau keterangan hidup seseorang, tanda bukti (kuitansi) pembayaran mengenaijumlah di bawah 300 gulden, semua kuitansi uang sewa dan uang pak (pacht),bunga, atau pensiun, protes, penawaran pembayaran, izin mencoret ataupengurangan akta hipotek dan akta-akta sederhana lainnya; dari pembuatan aktaini dapat dikeluarkan aslinya menurut undang-undang.

Mengenai akta-akta yang akandiberikan dalam bentuk aslinya, kecuali surat kuasa yang tidak berisi namaorang yang diberi kuasa, dua atau lebih yang bunyinya sama boleh dibuat danditandatangani pada saat yang sama; tetapi dengan ancaman denda sebesar 25gulden untuk setiap pelanggaran, dalam setiap surat yang bunyinya sama, harusdicantumkan oleh notaris banyaknya helai yang dibuat, yang semuanya hanyaberlaku untuk satu dan satu berlaku untuk semua di hadapan pengadilan. (KUHPerd.35 dst., 1296, 1404 dst.; KUHD 143b, 218b; Rv. 557; Inv. Sw. 6-19'.)

Pasal 36.

(s. d. u. dg. S. 1866-8; S.1907-485.)Minut-minut yang dibuat di hadapan notaris dalam satu bulan harus disatukanmenadi sebuah buku, dan di atas sampul buku itu harus dinyatakan jumlah minutyang ada di dalamnya serta bulan dan tahunnya.

Catatan ini harus segeraditandatangani, setelah diperiksa, oleh notaris dan pegawai yang ditugaskanoleh inspeksi yang dimaksud dalam pasal 53, setelah hal itu diverifikasi.

Pejabat-pejabat yang atas kuasajabatannya ditugaskan untuk melaksanakan jabatan notaris, hanya diharuskansetiap setengah tahun untuk mengumpulkan akta-akta yang dibuat di hadapanmereka dalam satu buku.

(s.d.u. dg. S. 1939-610.) Notaris-notaris pengganti diwajibkanuntuk mengumpulkan akta-akta yang dibuat di hadapan mereka dalam cara yang samaseperti untuk para notaris, yang diganti untuk sementara waktu, denganketentuan bahwa jika notaris yang diganti dalam bulan jabatan sementara dimulaitelah membuat satu akta atau lebih, maka notaris pengganti memberikan nomorlanjutan kepada akta yang pertama setelah nomor akta terakhir yang dibuat olehnotaris yang diganti.

Pasal 36a.

(s.d.t. dg. S. 1920-305.) Notaris-notaris berkewajiban untukmembuat daftar dengan ancaman hukuman denda setinggi-tingginya 50 gulden untuktiap-tiap pelanggaran, di dalam daftar mana dicatat menurut pembuatannya,akta-akta yang dimaksud dalam pasal 1 Ordonansi Daftar Pusat Wasiat-wasiat (S.1920 -305) di dalam satu bulan takwim yang dibuat oleh mereka.

Setiap nomor dari daftar-daftar ini,dengan ancaman denda setinggi-tingginya 50 gulden untuk setiap pelanggaran,berisikan:

10. nomor, dengan mana akta itudicantumkan dalam repertorium;

20. sifat akta dan tahun, bulan danhari, akta tersebut dibuat;

30. nama depan, nama, pekerjaan ataustatus sosial dan tempat tinggal dari orang-orang yang membuat suatu keputusan,seperti yang dimaksud dalam alinea pertama pasal ini, seperti dan sejauh halitu akan dicantumkan dalam akta, dan tempat, bulan dan hari kelahiranorang-orang tersebut atau keterangan, bahwa dan karena alasan apa hal itu tidakdapat diberikan;

4 0. nama depan, nama, jabatan dantempat kedudukan notaris, yang membuat akta, demikian pula, jika orang iniadalah seorang notaris pengganti, nama depan, nama dan jabatan dan tempatkedudukan notaris, yang kantornya ia wakili.

Para notaris wajib mengirimkan dengansurat tercatat daftar-daftar yang berhubungan dengan bulan takwim yang lampaudalam lima hari pertama dari setiap bulan kepada balai harta peninggalan, dalamwilayah siapa tempat kedudukan mereka terletak, dan hal ini diancam hukumandenda setinggi-tingginya 60 gulden untuk setiap hari kelalaian. (1)

Dalam hal jika dalam bulan takwimyang sudah lampau tidak ada akta seperti yang dimaksud dalam alinea pertamapasal ini dibuat oleh notaris, la harus mengirimkan keterangan dalam waktu yangtelah ditetapkan di atas secara tertulis dan tercatat kepada kantor balai hartapeninggalan, yang diancam denda setinggi-tingginya 50 gulden untuk setiap harikelalaian.

Dari setiap pengiriman yang dimaksuddalam pasal ini pada hari hal itu dilakukan, dibuat catatan dalam repertorium,hal mana diancam hukuman denda setinggi-tingginya 50 gulden untuk setiap harikelalaian.

Perbuatan-perbuatan yang dapatdihukum termaksud dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran,

Menurut S. 1872-51 salinan-salinan yang dimaksudkan dalam pasal initanpa ongkos (yaitu bebas segel dan tanpa perhitungan bea) oleh notarisdikirimkan kepada balai harta peninggalan.

Pasal 37.

Para notaris wajibmemberitahukan dalam waktu sesingkat-singkatnya kepada yang berkepentingan dalam hal meninggal dunia atau adanya keterangan tidak hadir dan seseorang yangmemiliki surat wasiat yang disimpan oleh mereka, bahwa mereka menyimpan suratwasiat demikian dan juga dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 937 dan942 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam tempo satu bulan setelah merekamengetabui kematian atau ketidakhadiran itu wajib untuk menyampaikan salinanlengkap surat wasiat itu kepada balai harta peninggalan atau balai budel yangdalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. (KUHPerd. 468, 943.) (1)

Bila balai harta peninggalan ataubalai budel tersebut berkedudukan di pulau lain dari wilayah jabatan notaris,maka notaris wajib mengirimkan salinan tersebut pada kesempatan yang pertama.

Ketentuan serupa berlaku pulaterhadap akta yang mencabut suatu surat wasiat dan terhadap surat perjanjiankawin, separdang hal itu memuat ketetapanketetapan yang ada hubungannya denganmeninggalnya seseorang. (BS. 83.)

Alinea keempat dihapus menurut S.1920-305.

Menurut S.1872-51 salinan-salinan yang dimaksud dalam pasal ini tanpa ongkos (yaitu bebassegel dan tanpa Perhitungan bea) oleh notaris dikirimkan kepada balai hartapeninggalan.

Pasal 37a.

(s.d.t. dg. S. 1905-341.) Notaris-notaris wajib melaporkansetiap pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dilakukan dihadapan mereka, dalam waktu dua puluh empat jam, kepada balai harta peninggalanyang di wilayah jabatannya mereka berkedudukan, dengan memberitahukan sekaligusapakah ayah atau ibu yang melakukan pengakuan itu telah dewasa atau belum, danapakah pcngakuan yang dilakukan oleh seorang ayah itu terjadi sebelum atausesudah ibu tersebut meninggal. (KUHPerd. 281 dst.)

Pasal 37b.

(s.d.t. dg. S. 1932-562.) Bila terhadap kejahatan yangdiuraikan dalam pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, keputusan hakimtelah dijatuhkan atau dengan suatu putusan hakim terbukti adanya kepalsuanmengenai pengakuan seorang anak, maka panitera pada pengadilan Eropa atauIndonesia yang menjatuhkan keputusan tersebut wajib mengirimkan salinankeputusan tersebut kepada notaris yang membuat akta pengakuan itu, dalam temposatu bulan setelah keputusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Notarisherkewajiban untuk membuat catatan mengenai keputusan hakim tersebut sepanjangberhubungan dengan pengakuan tersebut pada pinggir (margin) akta.

Pasal 37c.

(s.d.t. dg. S. 1918-768jo. S.1919-81 dan S. 1923-562.)

(1) Mengenai adopsiyang dilakukan orang-orang Tionghoa di hadapan notaris, bila yang diadopsi itudi bawah perwalian atau karena adopsi itu menjadi ada di bawah perwalian,notaris yang bersangkutan wajib untuk menyampaikan pemberitahuan mengenai halitu dalam waktu dua puluh empat jam kepada balai harta peninggalan, yang dalamdaerah hukumnya mereka berkedudukan, kecuali jika balai tersebut turut hadirpada adopsi itu.

(2) Selain tanggal dannomor akta, dalam pemberitahuan itu harus dicantumkan nama para pengadopsi,nama dan umur anak yang diadopsi, dan nama kedua orang tuanya. (Chin. 5 dst.,10.)

Pasal 38.

Yang berwenang untukmemberikan grosse, salinan dan kutipan dari sebuah akta, hanya notaris yang dihadapannya akta itu dibuat, pengganti sementara dan pemegang sah minut akta itu.(Ro. 142; KUHPerd. 1889; Rv. 854.)

Tetapi setiap notaris berhakmemberikan salinan dan kutipan dari semua akta yang dilekatkan pada suatu aktalainnya yang disimpankan di kantornya. (Not. 30.)

Notaris juga dapat membuat salinandan kutipan dari akta dan dari surat-surat yang untuk maksud itu diperlihatkankepadanya dan dikembalikan olehnya setelah disesuaikan dengan salinan ataukutipan itu.

Tanpa mengurangipengecualian-pengecualian mengenai hal itu yang ditetapkan dalam peraturanumum, kutipan harus sama bunyinya dengan bagian yang diambil dan di dalamkutipan itu harus terdapat kepala dan penutup akta, demikian pula penyebutansemua orang yang bertindak, pekerjaan atau kedudukan mereka. (Not, 25; KUHD 26;Rv. 830.)

Pada penutup harus dicantumkan kata-kata:"dikeluarkan sebagai kutipan yang kata demi kata sama bunyinya",semuanya diancam dengan denda 25 gulden sampai 100 gulden.

Notaris harus mencantumkan di atasminut pada pengeluaran suatu grosse pertama, nama dari orang yang ataspermintaannya pengeluaran itu dilakukan dan catatan itu harus disahkan olehnyadengan ancaman dikenakan denda 100 gulden sampai 200 gulden. (Inv. Sw. 6-19'.)

Pasal 39.

Kecuali minut dari surat wasiatolografis yang disimpankan pada notaris, minut apa pun tidak boleh diserahkanoleh notaris yang bersangkutan, selain dalam hal dan menurut cara yangditentukan dalam peraturan umum. (KUHPerd. 934; Rv. 157, 161; Sv. 231 dst.,237, 243.)

Pelanggaran pertama terhadapketentuan ini dihukum dengan pemberhentian sementara selama tiga sampai enambulan atau denda sebesar 1.000 gulden sampai 5.000 gulden, dan pelanggaranberikutnya dihukum dengan pemecatan. (Inv. Sw. 6-190.)

Pasal 40.

Kecuali dalam hal-hal yang diaturdalam peraturan umum, notaris tidak boleh memberikan grosse, salinan ataukutipan, dan tidak boleh memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta,selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris ataupenerima hak, dengan ancaman dikenakan denda 100 gulden sampai 200 gulden ataspelanggaran pertama, dan dengan ancaman diberhentikan sementara dari jabatannyaselama tiga sampai enam bulan atas petanggaran berikut, semuanya tanpamengurangi pembayaran biaya, kerugian dan bunga. (KUHPerd. 152, 616 dst., 696,720, 737, 760; KUHD 23; Rv. 848, 851, 854; Inv. Sw. 6-19'.)

Pasal 41.

Grosse suatu akta notaris dapatdiberikan kepada setiap orang yang langsung berkepentingan dengan akta itu,para ahti waris atau penerima hak. (Rv. 67.)

Grosse ini, seperti halnya arrest dansurat keputusan hakim, harus memuat kata-kata "Atas nama Raja"(sekarang "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa") diatasnya dan kata-kata "Diberikan sebagai grosse pertama" sebagaipenutup dengan menyebutkan nama orang yang atas pemiintaannya dilakukanpemberian itu, semuanya atas ancaman denda sebesar 25 gulden sampai 100 gulden.(Ov. 91; Rv. 435, 440; IR. 224; RBg. 258; Inv. Sw. 6-190.)

Bagian atau kutipan akta tidak bolehdikeluarkan sebagai grosse, dengan pengecuauan akta pemisahan harta peninggalandan berita acara pewualan umum (risalah lelang), sewa-menyewa, pengepakan danpemborongan umum, yang diperkenankan untuk tiap-tiap pembagian, pembelian,sewa, pengepakan atau pemborongan atau untuk semua pembelian, persewaan,pengepakan atau pemborongan yang dilakukan olch orang yang satu itu juga atauoleh orang-orang secara bersama-sama, memberikan suatu kutipan sebagai grosse,sepanjang orang-orang itu turut menandatangani berita acara itu atau dalam halberhalangan menerangkan tidak dapat menandatanganinya karena halangan-halanganyang disebut di dalamnya; syarat-syarat penjualan, persewaan, pengepakan ataupemborongan umum yang bersangkutan, harus dicantumkan seluruhnya dalam kutipandemikian.

Pasal 42.

Pemberian grosse yang kedua atauseterusnya kepada satu orang yang berkepentingan tidak dapat dilakukan selainmenurut cara yang dicantumkan dalam Reglemen Acara Perdata, atas ancamanpemberhentian sementara dari jabatan selama tiga sampai enam bulan atau dendasebesar 500 gulden sampai 1.000 gulden. (Not. 58; Rv. 856 dst.; Inv. Sw. 6-190.)

Pasal 43.

Semua yang diberikan oleh notarisberupa akta, grosse, salinan dan kutipan, harus dibubuhi stempel atau cachettermaksud dalam pasal 19 yangjuga harus dipakai dalam melakukan pelekatan semuasurat-surat pada minut-minut, atas ancaman denda 25 gulden untuk setiappelanggaran. (Inv. Sw. 6-191.)

Pasal 44.

Dicabut dg. S. 1909-290.

Pasal 45.

(s.d. u. dg. S. 1934-562; S,1935-77,531, 562.)Selain untuk mengadakan daftar-daftar yang disebut dalam pasal 99 dari"Peraturan tentang Berlakunya dan Peralihan kepada perundang-undangan baru" (S. 1916-46)

Dan dalam pasal 143c dan 218c KitabUndang-undang Hukum Dagang, notaris wajib juga untuk mengadakan repertoriumakta-akta yang dibuat di hadapannya dari hari ke hari, tanpa memperhatikanapakah hal itu dibuat dalam minut atau tidak, tanpa suatu sela kosong,masing-masing ruang digaris dengan tinta dan memakai nomor urut, denganmenyebutkan tanggalnya, sifatnya, nama para penghadap dalam akta dan nomortiap-tiap akta dalam berkas minut.

Akta-akta onginali yang diserahkansebanyak dua, tiga atau lebih pada waktu yang sama, harus dicantumkan dalamrepertorium di bawah satu nomor. (Not. 35.)

Halaman-halaman repertorium harusdiberi nomor dan paraf oleh ketua atau seorang anggota Pengadilan negeri yangdi daerah hukumnya notaris menjalankan jabatannya. (Not. 56, 61.)

Pasal 46.

Di atas repertoriumdan daftar-daftar lairtnya yang dibuat itu, dari bulan ke bulan, notaris harusmengadakan klapper menurut abjad, yang memuat nama semua orang yang bertindaksebagai yang berkepentingan dengan akta yang dibuatnya, baik secara pribadimaupun melalui kuasa atau sebagai wakil orang lain, dan di belakang tiap-tiapnama harus dicantumkan sifat akta yang dibuat, dalam hal mana orang itubertindak, dan nomor pembukuan akta dalam repertorium

Pasal 47.

(s.d.u. dg. S.1866-8; S. 1907-485; S. 1939-610-) Akta-akta yang dibuat oleh notaris penggantiharus dibukukan dalam repertorium dan daftar yang lain dari yang dibuat olehnotaris yang digantikannya.

Pasal 48.

(s.d. u. dg. s.1907-485.) Dalam dua bulan Pertama setiap tahun, notaris, entah secara pribadiatau dengan perantaraan kuasa secara tertulis, wajib menyampaikan salinan sahrepertorium dan daftar-daftar lain dari akta-akta yang dibuat di hadapannyaselama tahun sebelumnya kepada panitera pengadilan negeri yang di daerahhukumnya terletak tempat kedudukannya, atas ancaman hukuman denda sebesar 25gulden untuk keterlambatan bulan pertama, 50 ulden untuk keterlambatan bulankedua dan 75 gulden untuk keterlambatan bulan ketiga.

Bila dalam setahun yang lampaunotaris tidak membuat akta, maka dalam jangka waktu yang sama dan atas ancamandenda yang sama, ia wajib menyampaikan keterangan mengenai hal itu kepadapanitera itu atau menyuruh seorang kuasa untuk menyampaikannya secara tertulis.(Inv. Sw. 6-190.)

Bila penyampaian repertorium dandaftar-daftar lainnya atau keterangan itu tidak dilakukan sebelum tanggal 1Juni, notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya selama tiga bulan,tanpa mengurangi kewajibannya untuk membayar denda termaksud dalam alineaPertama; bila hal itu belumj uga dilakukan menjelang berakhirnya pemberhentiansementara itu, ia dapat dipecat dari jabatannya. (Not. 58, 63,)

Bila hari terakhir bulan Februarijatuh pada hari Minggu, hari itu tidak termasuk ke dalam jangka waktu termaksuddalam alinea Pertama; dengan demikian Penyampaian itu harus sudah dilakukanpada hari sebelumnya.

Pasal 49.

Penyampaian ini harusternyata dari suatu akta penyimpanan yang dibuat oleh panitera dan turutditandatangani oleh notaris atau kuasanya. Akta ini didaftarkan oleh partiteradalam suatu daftar tersendii dan ditandatangani pada marginnya oleh ketuaPengadilan negeri.

Surat-surat kuasa dilampirkan padadaftar tersebut.

BAB IV

PENGAWASAN TERHADAP PARA NOTARIS DAN AKTA-AKTANYA

(S.1946-135 pasal 3.)

Pasal 50.

(s.d.u. dg. S. 1907-485.) Bila seorang notaris mengabaikankeluhuran martabat atau tugas jabatannya, melanggar peraturan umum ataumelakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkupjabatannya sebagai notaris, hal itu akan dilaporkan kepada pengadilan negeri olehpenuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan notaris itu.(RO. 140.)

Bila pengadilan negeri mengetahuinyadengan jalan lain, penuntut umum akan didengar mengenai hal itu.

Di luar hal-hal yang dalam peraturanini ditentukan hukuman-hukumannya, pengadilan negeri, dalam sidangpermusyawaratan, berwenang untuk menjatuhkan hukuman berikut:

1. teguran;

2. pemberhentiansementara selama tiga sampai enam bulan.

Jika menurut pertimbangannya salahsatu hukuman itu tidak seimbang dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan itu,maka pengadilan berwenang untuk mengusulkan pemecatan notaris itu kepadaMenteri Kehakiman.

Peneguran atau pemberhentiansementara tidak akan dilakukan dan usul pemecatan tidak akan disampaikansebelum notaris itu didengar atau dipanggil dengan sah terlebih dahulu.

Sebelum memecat seorang notaris,Menteri Kehakiman akan meminta pen dapat Mahkamah Agung.

Jika dilakukan pemecatan, makapengadilan negeri akan segera mengangkat seorang pengganti.

Pasal 51.

(s.d. u. dg. S.1907-485, S. 1911-354.) Notaris ya ng terhadapnya dikeluarkan suratperintah penahanan sementara, demi hukum telah diberhentikan sementara darijabatannya, sampai ia dibebaskan kembali. (Not. 58.)

(s. d. t. dg. S. 1915-383.) Notaris yang diperkenankan untukdiajukan di depan pengadilan tanpa perintah penangkapan atau penahanan, yangpembebasannya diperintahkan setelah adanya perkara atau terhadapnya sesuaidengan pasal 177 alinea pertama Rv. sedang bergantung suatu perkara, olehpengadilan negeri yang ada dalam daerah hukum tempat kedudukan notaris, dapatdiberhentikan sementara dari menjalankan jabatannya, sampai perkara tersebutmemperoleh keputusan yang pasti.

(s.d.t. dg. S. 1917-497; S.1918-790.) Notarisyang terhadapnya dikenakan hukuman kurungan atau hukuman penjara dengan suatukeputusan yang telah memperoleh kekuatan pasti, selama menjalani hukuman, demihukum dipecat dari jabatannya.

(s.d.u. dg. S. 1937-590.) Notaris yang dinyatakan ada dalamkeadaan pailit atau memperoleh penangguhan pembayaran, atas usul dari badanyang mengeluarkan pernyataan pailit atau memberikan penangguhan pembayaran itudapat diberhentikan sementara oleh Menteri Kehakiman dari menjalankanjabatannya selama masa kepailitan atau penangguhan pembayaran tersebut.

(s. d. u. dg. S. 1917-497.) Notaris yang dijatuhi hukumankurungan atau hukuman penjara, atas usul dari pengadilan negeri yang dalamdaerah hukumnya notaris bertempat kedudukan setelah mendengar Mahkamah Agung,dapat dipecat dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman.

(s.d. u. dg. S. 1915-383.) Dalam pemecatan termaksud dalampasal ini, pengadilan yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukannotaris, akan mengangkat seorang pengganti.

Pasal 52.

Bila para pejabat termaksud dalampasal berikut, pada waktu pemeriksaan protokol seorang notaris, berpendapatbahwa akta-akta yang dibuatnya memberi kesan bahwa notaris itu tidak cakapuntuk menjalankan jabatan notaris, maka mereka akan menyampaikan pemberitahuanmengenai hal itu serta alasan pendapat itu kepada pengadilan negeri, yangwajib untuk menyampaikan pemberitahuan ini dengan perantaraan kepalapemerintahan wilayah kepada Menteri Kehakiman, dengan menunjuk seseorang yangdapat diangkat menjadi pengganti notaris yang dianggap tidak cakap itu.

Pasal 53.

(s.d. u. dg. S. 1907-485.) Para pejabat termaksud dalam pasal99 Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili (RO) untuk Jawa dan Madura,dan para pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk luar Jawa, wajibpergi ke kantor para notaris untuk melakukan pemeriksaan terhadap akta-akta,repertorium dan klapper-klapper yang dibuat, dengan tujuan untuk mengetahuiapakah peraturan perundang-undangan tentangjabatan notaris dan bea meteraidilaksanakan oleh para notaris sebagaimana mestinya. (Not. 36, 52; Ov. 94, 104;RO. 99, 140.)

Pemeriksaan ini dilakukan oleh parainspektur setiap kali hal itu dianggap perlu, tetapi di ibukota-ibukota harusdilakukan sekurang-kurangnya dua kali setahun, dan di tempat-tempat lainsekurang-kurangnya sekah setahun.

Dalam bulan Januari tiap-tiap tahun,para pejabat yang ditugaskan untuk mengadakan inspeksi harus memberi laporankepada Menteri Kehakiman tentang inspeksi yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Mereka wajib merahasiakan isiakta-akta yang mereka periksa, sejauh penuntutan pelanggaran yang bersangkutantidak mengharuskan isi akta itu dimuat sebagian atau seluruhnya dalam beritaacara pemeriksaan. (S. 1863-170 pasal 8 jo. S. 1894-113.)

Pasal 54.

Para notaris wajib memperlihatkanakta-akta dan repertorium beserta klapper-klapper mereka kepada para inspekturtermaksud dalam pasal 53, demikian pula daftar-daftar yang dimaksud dalam pasal99 dari Peraturan tentang Berlakunya dan Peralihan Perundang-undangan Baru dandalam pasal 182 (sekarang pasal 143c dan 218c) Kitab Undang-undang HukumDagang.

Bila mereka tidak dapat atau menolakuntuk memenuhinya, mereka akan dihukum dengan pemberhentian sementara darijabatan mereka selama tiga sampai enam bulan atau denda sebesar 200 guldensampai 1.000 gulden. (Not. 58; Inv. Sw. 6-191.)

Pasal 55.

Para inspektur harus membuat beritaacara mengenai kelalaian atau pelanggaran yang mereka temukan dan harus membuatcatatan mengenai hal itu di atas niinut akta yang berkaitan dengan kelataianatau pelanggaran tersebut. (Sv. 381.)

Kepada notaris harus diberikansalinan berita acara itu.

Berita acara itu harus dikirim olehinspektur itu kepada penuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempatkedudukan notaris yang melakukan pelanggaran itu. (Not. 57; Rv. 867 dst.)

Pasal 56.

(s. d. u. dg. S. 1934 -562; S. 1935-77, 531, 562.) Diatas repertorium dan daftar-daftar yang dimaksud dalam pasal 143c dan 218cKitab Undang-undang Hukum Dagang dan pasal 99 dari Peraturan tentang Berlakunyadan Peralihan Perundang-undangna Baru (S. 1916-46), harus dibuat catatanmengenai inspeksi dicantumkan jumlah akta-akta yang termaktub di dalamnya sejakcatatan terakhir dari inspeksi.

Pasal 57.

(s.d.u. dg. S. 1917-497.) Hak untuk menuntut hukuman ataspelanggaran terhadap peraturan ini gugur dalam jangka waktu tiga tahun. (Not.55; Rv. 867 dst.; KUHP 78; dipertahankan Inv. Sw. 6-19'.)

Pasal 58.

Notaris yang diberhentikan sementarakarena pelanggaran pertama terhadap peraturan ini, dapat dipecat oleh hakimyang berwenang untuk itu, bila ia sekali lagi dianggap bersalah atas suatupelanggaran yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara. (Not. 6, 9, 39, 40,42, 48, 50 dst., 54.)

Dalam hal pelanggaran demikian untukketiga kalinya, harus dilakukan pemecatan. (Inv. Sw. 6-191.)

59. Dicabut dg. S. 1907-485.

Pasal 60.

Setiap pelanggaranyang tidak dikenakan hukuman tertentu dalam peraturan ini, dikenakan dendasebesar 10 gulden sampai 50 gulden. (Rv. 867 dst.; Overschr. 35; S. 1873-38 pasal27; Inv. Sw. 6-191.)

Jika akta yang dibuat di hadapannotaris tidak memenuhi syarat mengenai bentuk, dan karenanya dibatalkan menuruthokum atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta di bawah tangan, makanotaris yang bersangkutan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan secara tegasdalam peraturan ini, dapat dihukum membayar biaya, kerugian dan bunga, kepadayang berkepentingan, bila ada untuk itu, tanpa mengurangi penggantian yang samasetiap kali ia metakukan penipuan atau kecurangan. (Not. 20, 23, 25, 28, 35;KUHPerd. 1246, 1365 dst.)

BAB V

PENYIMPANAN DAN PENGAMBILALIHAN MINUT,

DAFTAR DAN REPERTORIUM DALAM HAL NOTARIS MENINGGALDUNIA,

BERHENTI ATAU DIPINDAHKAN

Pasal 61.

Notaris harusmenyimpan minut, daftar, repertorium dan klapper dengan cermat di tempat yangmudah dicapai dan aman. (Not. 35, 45.)

62. Dicabut dg. UU No. 33/1954, LN.1954-101.

62a. Dicabut dg. UUNo. 33/1954, LN. 1954-101.

63. Dicabut dg. UuNo. 33/1954, LN. 1954-101.

Pasal 64.

(s.d.u. dg. S.1907-485.) Bila notaris yang baru diangkat hendak memangku jabatannya, makaia wajib memberitahukan hal itu kepada kepala pemerintahan wilayah dan kepadapengganti sementara yang diangkat berdasarkan pasal yang lalu.

(s.d.u. dg. S. 1939-610.) Pengganti itu harus menyerahkansemua minut, daftar, repertorium, dan klapper, yang diambilalihnya kepadanotaris yang baru diangkat itu; demikian pula semua akta yang dibuatnyasendiri. (Not. 65.)

Pasal 65.

(s.d.u. dg. S. 1907-485.) Notaris yang baru diangkat itu harusmemberitahukan penyerahan protokol itu secepatnya kepada pengadilan negeri didaerah jabatannya, dengan menyampaikan berita acara tentang penyerahan protokolitu dan mengusahakan agar lembaran-lembaran dari berita acara itu diserahkankepada kepaniteraan pengadilan negeri tersebut dan kantor kepala pemerintahanwilayah.

Pasal 66.

(s. d. u. dg. S. 1939-61 0.) Dalam waktu tiga bulan setelahmemangku jabatannya, notaris yang baru diangkat itu, entah secara pribadi ataudengan perantaraan seorang kuasa secara tertulis, wajib membawa minut, daftardan repertorium ke kepartiteraan pengadilan negeri yang di daerah hukuninyaterletak tempat kedudukan notaris itu, sejauh hal-hal itu telah berumur lima belastahun lebih pada tanggal satu Januari dalam tahun pengambilalihan itu.

Mengenai pemindahan itu harus dibuatberita acara dan ditandatangani oleh notaris dan panitera; masing-masingpenandatangan harus mendapat sehelai berita acara ini.

Panitera pada pengadilan negeriditugaskan untuk menyimpan semua minut, daftar dan repertorium yang diaambil-alih.

Ia berwenang dan wajib untukmelakukan segala sesuatu terhadap minut, daftar dan repertorium itu,sebagaimana seorang notaris.

Membuat Partisi pada windows Se7en

2010-02-13T03:19:00.002+07:00

Saya mendapatkan cap sebagai orang yang mahir dunia komputer, sayangnya cap itu diberikan oleh ortu-gw wakakakakakkakaka, sebetulnya saya juga masih tingkatan newbie-lah untuk dunia komputerisasi, maklum bisanya cuma make doank, tapi ya lumayan lah sebagai lulusan dari Sarjana Hukum kagak gaptek2 amat tentang dunia komputer, mulai dari partisi hingga memasukan windows ke dalam PC sudah bisa saya laksanakan dengan sempurna . Ok here we go.... suatu saat masalah datang di kehidupan gw, kakak gw baru aja memboyong sebuah netbook keluaran dari acer yang bertype 532h. Setelah melihat spesifikasinya didalamnya ternyata sudah built-in os windows se7en, jiah..... partisinya cuma satu doank...... cuma ada drive " C:\ " doank dengan kapasitas 230 Giga... apa kagak mblenger yah nginstal ampe segitu banyak , dan yang saya pikirkan kalo tiba tiba neh netbook error, datanya lak bisa ilang semua...... wew..... dengan perasaan cemas.... dan hanya bermodalkan dulunya cuma bisa membuat partisi lewat DOS pake win botable, berselancarlah diriku yang jadul ini ke dunia google.... dengan memasukkan keyword "cara+mempartisi+single+drive+win+7". akhirnya muncul semua caranya.... tapi bingung milih yang mana... dengan berbagai referensi yang telah kubaca dan aku pelajari tentang kinerja softwarenya akhirnya pilihan jatuh pada tool ini: Partition wizard manager

Taruhlah anda sebagai orang yang awam di dunia komputer seperti saya yang dulunya enggan memakai hardisk tools partition seperti saya.

Artikel ini saya tujukan kepada anda semua yang masih awam tentang mempartisi single drive, klo yang udah master mah di lewatin ajah mang... natar malah di cibir doank wkwkkwkwkwkwkwk.

So peralatan yang musti ada:

PC / Notebook / Netbook yang sudah terinstal windows 7 / vista / xp
Partition wizard (home edition) bisa di download di bagian bawah artikel ini
Mental sabar
Cemilan, wkwkwkwkwkwk.

Tahap demi Tahap untuk membuat partisi:

Setelah programnya di download (saya saranin klo download pakai DAP atau Download manager biar downloadnya kenceng), lalu instalkan pada komputer anda. setelah terinstal Partition Wizard. langsung ajah noh programnya di buka:

Setelah programnya dibuka pasti kan muncul semua data drive yang ada pada komputer andam kalau anda samadengan saya pada waktu saat ini menggunakan Acer 532h pasti ada primay drive yang klo gak salah liat berjumlah 3, saya sarankan biarkan saya.. karena itu buat recovery... langsung dah mata di tujukan pada drive yang "C:\" sekarang dengan demikian anda akan siap / ready memulai proses partisinya. Betul..!!!

Langsung pada drivenya c di click / pilih lalu klik kanan, dan akan muncul menu, pada bagian menu pilih untuk Move/Rezise. Ubah ukurannya sesuai keinginanmu... kalau sudah klik "OK" sebagai acuan saya sertakan ukuran yang lebig passnya, karena bila keulita menggeser untuk drag-nya ini langsung isikan pada kolom yang tersedia, untuk perbadingan 1 Giga = 1024 Mb.

Kemudian, setelah ukurannya di rubah pastinya akan mucul tulisan "unallocated partition" dibawah drive C:\ , nah langkah selanjutnya kita buat partisi lagi dengan cara klik kiri pada unallocated partition tersebut kemudian klik kanan lalu pilih "create partition" dan kamunya pasti akan dihadapkan pada drag move seperti tadi, atur sesuai keinginanmu, bisa di maksimalkan atau jikalau kamu akan membuat suatu partisi lagi dengan cara yang sama, sisakan space / ruang untuk partisi berikutnya, hal ini bisa kamu atur sesuka suka kamu.

seteleh semuanya beres di bagian bagi membagi space, sekarang saatnya kita jalankan program ini dengan, meng-click "apply" pada gambar di kiri pojok atas program tsb. Jika nanti muncul kotak dialog "your partition is pending" klik OK , setelah itu akan uncul kotak dialog lagi..... klo ga salah tulisannya kayak gini:

Operation ‘Resize Partition’ Cannot be completed because drive C is being used now.

Tutup semua aplikasi yang berjalan pada windows kamu, seperti "anti virus, dll" , kecuali program partition wizardnya, Kahn masih di pake... wkwkwkkwkwk. setelah itu klik retry, jika masih ga bisa coba cek pada ask manager kamu apakah masih ada aplikasi yang jalan?. kalo susah dan ribet banget kagak tau aplikasi apaan yang jalan, langsung ajah klik Restart Now, nah sekarang si aplikasi sedang berjalan jangan lupa colokin charger jaga2 kalo battery habis, setelah PC / Notebook / Netbook kamu restart... biarin ajah berjalan dengan sendirinya.... disinilah fungsi camilannya, sambil nunggu proses selesai, ngemil dulu wkwkwkwkwkwkwk. setelah semuanya selesai... kompi kamu akan restart lagi, dont worry, kali ini si kompi akan masuk windows.... dan coba cek hasilnya dengan melihat pada windows explorer.

___________________________________________________________

Untuk download programnya silahkan clik gambar dibawah ini:

Cara melihat Apakah Antivirus Kita Bekerja

2010-02-07T22:39:00.000+07:00

kalau kammunya ragu apakah antipirus di komputer km bekerja atau tdk, kt bs mengetest dengan mggnkn script yang disediakan oleh EICAR (European Institute for Computer Anti-pirus Research).
Caranya sbb :
1. Buka Notepad km, lalu copas kode dibawah ini di notepad km.... Lihat Selengkapnya

X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIpirus-TEST-FILE!$H+H*

2. Teks yg dipaste hrs dlm keadaan Horizontal.
3. Lalu Save As Notepad km dg ekstension .com, nama terserah km.
dewa_ju2r.com
4. Jika bbrp saat stlh km melakukan Save As file tsb dan antipirus km langsung mendeteksi sbg pirus mk antipirus km berarti bekerja dg baik.

jgn takut file yg td kt buat tidak akan menginfeksi komputer kita walaupun terdeteksi oleh antipirus.
Text Code yg sy tuliskan diatas adalah Standard Text yang digunakan Oleh Para Developer Anti pirus Khususnya Oleh EICAR (European Institute for Computer Anti-pirus Research).
EICAR sndr mrpkn badan yang fokus dlm bdg pirus dan mrk menciptakan sebuah standarisasi thd antipirus.
Standarisasi ini digunakan untuk melihat reaksi antipirus ketika mendeteksi file yang dibuat oleh EICAR yaitu text file yang tadi kita buat dengan notepad.

Download buku gurita cikeas

2010-02-07T22:33:00.002+07:00

Ada yang mau download neh buku... klo iya silahkan di download sendiri ok.

Download buku gurita cikeas

Keris Mpu Gandring

2010-02-07T22:28:00.000+07:00

Kisah persaingan antara Tunggul Ametung dan Ken Arok ternyata memang bukan murni politis, melainkan juga nafsu asmara yang bergejolak. Sumbernya terpusat pada kecantikan luar biasa Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Patungnya yang kini tersimpan di Museum Leiden, Belanda, menyisakan keayuan dan keanggunan Ken Dedes sebagai Prajnaparamitha atau Dewi Kebijaksanaan.

Suatu hari Ken Arok tanpa sengaja melihat Ken Dedes, dan di saat bersamaaan tiupan angin menyingkap gaunnya. Kejadian ini menimbulkan pandangan buruk bagi Ken Arok yang berminat memperistri Ken Dedes, apa pun risikonya. Bahkan dia berniat untuk membunuh Tunggul Ametung.

Guna mempertegas niatnya itu, dia memesan sebilah keris sakti pada pakarnya, Mpu Gandring. Ternyata masa pembuatan keris tersebut memakan waktu yang sangat lama, dan hanya segelintir ahli yang mampu membuat keris sakti, ada sejumlah ritual yang dibutuhkan untuk melaksanakannya.

Ken Arok tidak sabar menunggu, karena keris yang dipesannya tidak kunjung selesai. Apalagi, nafsu asmaranya pada Ken Dedes semakin membesar dan meninggi. Lalu segera didatanginya Mpu Gandring buat menanyakan kapan keris itu selesai. Ketika Mpu Gandring mengatakan belum rampung, Ken Arok lalu membunuhnya dengan keris tersebut. Mpu Gandring tidak langsung tewas, dia sempat mengutuk keris ciptaannya yang belum selesai itu.

Kemudian Ken Arok meminjamkan keris pada Kebo Ijo, penjahat kelas teri yang malang. Tanpa curiga pada niat jahat Ken Arok, Kebo memperlihatkan keris itu kepada siapa saja. Malamnya, Ken Arok mencuri keris itu lagi, dan dia berhasil membunuh Tunggul Ametung. Kebo Ijo tentu saja dituduh sebagai pembunuhnya. Dia yang berusaha membela diri, lebih dulu dibunuh oleh Ken Arok dengan keris yang sama.

Kutukan yang Berlanjut

Kutukan keris Mpu Gandring ternyata terus berlanjut. Di masa lima tahun pemerintahan Ken Arok memimpin Singosari, muncullah Anusapati yang berambisi politis merebut takhta kerajaan dari Ken Arok. Sesuai maksud kutukan Mpu Gandring, maka Ken Arok pun dibunuh Anusapati dengan keris yang sama.
Ken Arok yang memiliki selir bernama Ken Umang, melanjutkan kutukan dendam melalui anak lelaki mereka, Tohjaya. Kebetulan Tohjaya memang menyimpan nafsu pembalasan dendam. Pada masa 21 tahun kekuasaan Anusapati, Tohjaya mengundang kedatangan Anusapati dalam suatu pesta judi. Begitulah, di saat Anusapati dalam keadaan gembira, Tohjaya berhasil membunuh Anusapati. Lagi-lagi dengan keris Mpu Gandring!

Setelah Anusapati tewas, putranya Ranggawuni berambisi pula mengambil alih takhta. Mengetahui hal itu, Tohjaya menugaskan Lembu Ampal untuk menyerang Ranggawuni dan sekutunya, Mahesa Cempaka. Kenyataan berbalik ketika Lembu Ampal menilai Ranggawuni adalah orang yang tepat menduduki singgasana, dan mereka bersama-sama melawan Tohjaya. Tohjaya berhasil dibunuh dengan keris Mpu Gandring. Ranggawuni dan Mahesa Cempaka kemudian sadar bahwa keris Mpu Gandring akan selalu membuat kekacauan dan kematian, dengan demikian mereka berkeputusan membuang keris itu ke Laut Jawa. Legenda mengatakan keris Mpu Gandring berubah wujud menjadi naga.

BERBAGAI SUMBER

NB: akhirnya pertanyaan saya selama ini tentang keberadaan keris ini mendapat 1 jawaban..
Saya percaya akan sebuah legenda..karena besar kemungkinannya sebuah legenda adalah sebuah kejadian yg benar2 terjadi pada jamannya..jika legenda ini merupakan sebuah realita yg terjadi pada jamannya, maka itu adalah sejarah yg telah membentuk kebudayaan Indonesia pada saat ini...

Julukan Semar untuk Gus Dur

2010-02-07T22:11:00.000+07:00

Tidak terasa, Ahad besok adalah 40 hari wafatnya almaghfurllah KH Abdurrahman Wahid Ad Dakhil alias Gus Dur. Hingga hari ini, ribuan pelayat masih terus berdatangan ke makam beliau di Tebuireng, Jombang. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Juga beberapa tokoh dari luar negeri. Penghormatan juga diberikan tokoh lintas agama.

Semua itu menjadi bukti bahwa Gus Dur adalah tokoh besar, disayang semua kalangan, yang ide-ide dan pemikirannya terus hidup dan berkembang. Almaghfurllah KH Chamim Jazuli (Gus Miek), tokoh sentral semaan Alquran Mantab, menyebut Gus Dur sebagai tokoh langka yang nyeleneh, kaya ide, dan mengabdikan sepenuh hidupnya untuk rakyat. Gus Miek menjuluki Gus Dur sebagai Semar, tokoh pewayangan berbadan tambun, berkulit hitam, perut buncit, dan berkuluk di kepala.

''Gus, panjenenangan kedah dados Semar. Indonesia butuh tokoh yang bisa menjadi pengayom dan melindungi segenap tumpah darah rakyat.'' Begitu pesan Gus Miek berkali-kali setiap bertemu Gus Dur pada 1991-1992.

Saya sempat bertanya kepada Gus Miek, mengapa harus jadi Semar? Kan Gus Dur sudah menjadi ketua umum PB NU yang notabene adalah pemimpin umat yang mengabdikan diri untuk bangsa dan negara? Gus Miek menjawab, ''Gus Dur harus menjadi sesepuh bangsa, guru bangsa, bapak bangsa, pejuang rakyat jelata dan kaum tertindas. Gus Dur itu milik semua orang, bukan hanya warga NU. Karena itu, dia harus menjadi Semar.''

Filosofi Semar

Dari berbagai literatur, Semar digambarkan sebagai lambang dunia nyata, mahadewa di dunia bawah. Batara Guru itu mahadewa di dunia atas, penguasa kosmos. Batara Semar penguasa keos. Batara Guru penuh etiket sopan santun tingkat tinggi, Batara Semar sepenuhnya urakan.

Semar memiliki bentuk fisik yang sangat unik. Seolah-olah dia merupakan simbol penggambaran jagat raya. Tubuhnya yang bulat merupakan simbol bumi, tempat tinggal umat manusia dan makhluk lainnya.

Semar selalu tersenyum, tapi bermata sembap. Penggambaran itu merupakan simbol suka dan duka. Bentuk badan Semar juga paradoks, seperti perempuan tapi juga mirip lelaki, kombinasi ketegasan dan kelembutan. Semar adalah seorang hamba, rakyat jelata, buruk rupa, miskin, hitam legam.

Namun, di balik wujud lahir tersebut, tersimpan sifat-sifat mulia. Yakni, mengayomi, melayani umat tanpa pamrih, memecahkan masalah-masalah rumit, sabar, bijaksana, serta penuh humor. Semar adalah pengejawantahan ungkapan Jawa tentang kekuasaan, yakni ''manunggaling kawula-Gusti'' (menyatunya hamba-raja).

Seorang pemimpin seharusnya menganut filsafat Semar. Pemimpin di Indonesia harus memadukan antara atas dan bawah, pemimpin dan yang dipimpin, yang diberi kekuasaan dan yang menjadi sasaran kekuasaan, serta kepentingan hukum negara dan kepentingan objek hukum.

Semar menghormati rakyat jelata lebih dari menghormati para dewa pemimpin itu. Semar tidak pernah mengentuti rakyat, tapi kerjanya membuang kentut ke arah para dewa yang telah salah bekerja menjalankan kewajibannya.

Semar itu hakikatnya di atas, tapi eksistensinya di bawah. Seorang pemimpin adalah sebuah paradoks (Kitab Hastabrata atau Delapan Ajaran Dewa). Dia majikan sekaligus pelayan, kaya tapi tidak terikat kekayaannya, tegas dalam keadilan untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, namun tetap berkasih sayang.

Ajaran tua tentang kekuasaan politik dimitoskan dalam diri Semar yang paradoks tersebut. Etika kekuasaan itu ada dalam diri tokoh Semar. Dia dewa tua, tapi menjadi hamba. Dia berkuasa, tapi melayani. Dia kasar di kalangan atas, tapi halus di kalangan bawah. Dia kaya raya penguasa semesta, tapi memilih memakan nasi sisa. Dia marah kalau kalangan atas bertindak tidak adil. Dia menyindir dalam bahasa metafora bila yang dilayani berbuat salah.

Tokoh Semar itulah yang mengejawantah ke diri Gus Dur sebagaimana yang diinginkan Gus Miek. Budayawan Dr Sindhunata dalam sebuah seminar di Jogjakarta (Kompas-Online, 1997) juga dengan sangat serius mengasosiasikan tokoh wayang Semar dengan Gus Dur, baik dari sikap-sikap politik maupun fisik.

Menjangkau Masa Depan

Gus Miek memang sejak lama bersahabat dengan Gus Dur, terutama ketika menjelang dan saat berlangsungnya Muktamar NU di Situbondo pada 1984. Bahkan juga dengan almaghfurlah KH Achmad Shiddiq, mantan rais aam PB NU. Saat Munas Ulama NU 1993, tiga tokoh yang juga dikenal sebagai waliyullah itu sering terlibat aktif berdiskusi soal masa depan bangsa.

Pemikiran spektakuler yang mereka hasilkan, antara lain, bentuk negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Indonesia harus utuh menjadi negara kesatuan yang wajib dipertahankan eksistensinya oleh setiap muslim. Hasil ijtihad lainnya yang kemudian diputuskan dalam muktamar ke-27 NU adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas, yang diikuti dengan kembalinya NU ke khitah 26.

Karena dianggap sukses memimpin NU pada masa peralihan, dari politik praktis menjadi jam'iyah diniyah, Gus Miek kemudian meminta agar Gus Dur menjadi pengayom bangsa. Kelak, kata Gus Miek, bangsa ini mengalami problem besar yang menyentuh seluruh sendi dan aspek kehidupan. Saat itu, diperlukan tokoh yang mampu membawa bangsa keluar dari kemelut multidimensional.

Diperlukan tokoh yang punya pikiran kritis dan cerdas untuk mencari solusi. Gus Dur dianggap mampu oleh Gus Miek seperti halnya Semar. Itu juga diakui Greg Barton. Pemikiran Gus Dur bisa merambah jalan menuju masa depan. Mungkin, Gus Dur masih baru meletakkan dasar-dasar pemikiran di bidang kenegaraan, demokrasi, HAM, keagamaan, dan sebagainya. Kitalah yang harus meneruskan pikiran-pikiran besar itu.

Namun, ada satu keinginan Gus Miek kepada Gus Dur dan Kiai Shiddiq yang tidak terlaksana. Yakni, agar mereka bertiga menempati makam yang sama di Makam Aulia Desa Tambak, Ploso, Kediri. Namun, Gus Dur akhirnya dimakamkan di Tebuireng, dekat makam ayah dan kakeknya. Allahummagfir lahum warhamhum.

Sumber: Sholihin Hidayat, mantan Pemred Jawa Pos, kini direktur Ko Hin Institute

CW Imbau KPK Periksa Lagi Eks JAM Intel

2010-02-07T22:08:00.000+07:00

[ Minggu, 07 Februari 2010 ]

CW Sebut Feri Langgar Kode Etik

JAKARTA - Ari Muladi kecewa terhadap perlakuan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada mantan JAM Intelijen Wisnu Subroto. Salah satu pengacara Ari, Petrus Selestinus, beralasan, kasus Anggodo Widjojo sudah menjadi milik publik, sehingga penyidikannya harus terbuka.

Petrus menegaskan, keluarnya Wisnu dari pintu samping KPK melanggar asas transparansi dan akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi. "Perlakuan khusus itu juga diskriminatif dan bertentangan bahwa semua orang mempunyai kesamaan di depan hukum," kata Petrus di Jakarta kemarin (6/2).

Menurut Petrus, KPK sebaiknya mengulang pemeriksaan terhadap Wisnu. "Dia (Wisnu) harus diperiksa kembali dan diperlakukan sama dengan para saksi korupsi lain," katanya. Petrus berharap agar KPK mengembalikan Feri dan pihak-pihak yang memfasilitasi keluar masuknya Wisnu ke institusi asalnya.

Setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus Anggodo, Wisnu pulang melalui pintu samping gedung KPK. Saat itu peneliti ICW Febri Diansyah yang kebetulan berada di gedung KPK, memergoki Direktur Penuntutan (Dirtut) KPK Feri Wibisono mengantar Wisnu. Padahal, sesuai aturan internal, siapa pun pegawai KPK dilarang berhubungan dengan pihak beperkara, baik langsung ataupun tidak.

ementara itu, ICW pada besok (8/2) melaporkan tindakan Feri tersebut ke KPK. Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho berharap KPK menjatuhkan sanksi kepada Feri. ''Kami sudah membikin laporan. Kami akan menyampaikan (laporan tersebut) ke KPK,'' katanya.

Emerson menegaskan, tindakan Feri nyata-nyata menabrak kode etik pegawai KPK yang diatur dalam Peraturan KPK No 5 P. KPK Tahun 2006. Di antaranya pasal 7 ayat (2) huruf d. Pasal itu membeberkan bahwa pegawai KPK dilarang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, dan calon tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang terkait dengan penanganan kasusnya yang sedang diproses KPK. ''Ada juga pasal lain yang menyatakan bahwa kegiatan (mengantar) bisa menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas,'' ungkapnya.

Emerson juga mendesak KPK agar lebih jujur dalam menangani kasus tersebut. "KPK juga harus mengumumkan kepada publik sejauh apa tindakan yang sudah dilakukan. Ini untuk menjaga akuntabilitas sebagai lembaga penegak hukum," kata alumnus Fakultas Hukum UGM.

Sementara itu, hingga tadi malam Wisnu belum bisa dihubungi untuk mengomentari peristiwa tersebut. Wartawan Jawa Pos berupaya menelepon. Namun, dua nomor telepon genggam Wisnu dalam keadaan mati. (git/agm)

sumber:sini

Polri Minta Bantuan Australian Federal Police

2010-02-07T22:06:00.000+07:00

[ Minggu, 07 Februari 2010 ]

JAKARTA - Mabes Polri meminta bantuan Australian Federal Police (AFP) untuk mengungkap tuntas jaringan pembobol ATM di Bali dan kota-kota besar yang lain. Langkah itu diambil setelah call data record (CDR) telepon para pelaku menunjukkan komunikasi yang intensif dengan nomor-nomor telepon di Australia.

''Mereka siap membantu. Hubungan kita dengan Australia sudah sangat baik sejak lama,'' ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Jakarta kemarin. Polisi meminta bantuan AFP untuk melacak asal nomor tersebut. Termasuk, kemungkinan adanya bantuan dari warga negara Negeri Kanguru itu.

AFP selama ini memberikan bantuan terkait penanggulangan pelaku terorisme di Indonesia. Sejumlah pelatihan diberikan khusus kepada personel Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri. Termasuk, pelacakan dan penjejakan buron dengan teknologi.

Ilmu forensik dan cybercrime juga sering dibahas bersama dengan AFP. Unit Cybercrime Bareskrim Mabes Polri berulang-ulang berlatih bersama dengan instruktur-instruktur dari Australia. Sejumlah perwira juga dikirim secara rutin untuk belajar di negeri asal suku Aborigin itu.

Dalam pelacakan sindikat pembobol bank, hingga kini WNA yang diindikasikan terlibat adalah warga negara Bulgaria bernama Marinov. Orang itu sudah lari ke luar negeri. Dua dalang yang lain, orang Indonesia, juga lari ke Hongkong.

Polisi sudah mengeluarkan surat kepada Interpol untuk meminta dikeluarkan red notice di setiap negara yang dicurigai sebagai tempat berlindung buron tersebut.

Menurut Edward, CDR sambungan telepon yang menunjukkan hubungan dengan nomor-nomor telepon di Australia itu diperoleh dari pengembangan tim khusus yang dipimpin Direktur II/Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigjen Pol Radja Erizman. Di dalam laptop tersangka juga ditemukan data-data nasabah. Termasuk, rekaman (record) transaksi uang masuk dan keluar. ''Data itu masih ditelusuri. Kalau catatan PIN dan nomor rekening nasabah yang sudah dikantongi pelaku, 264 ribu lebih,'' kata mantan tenaga ahli Lemhanas itu.

Polisi juga sudah berhasil memetakan 32 tempat rawan yang digunakan sindikat untuk membobol data-data nasabah. Lokasi itu tersebar di Kuta, Denpasar, dan Nusa Dua. ''Tapi, sekarang lokasi-lokasi itu sudah disterilkan polda dan perbankan setempat,'' katanya. (rdl/agm)

sumber: sini

Badai Salju Lumpuhkan Aktivitas di Washington

2010-02-07T22:03:00.000+07:00

[ Minggu, 07 Februari 2010 ]

WASHINGTON - Badai salju hebat disertai angin kencang kembali menerjang sejumlah wilayah AS. Washington DC dan kawasan sekitarnya hingga kemarin (6/2) belum pulih dari serangan badai salju setelah seluruh aktivitas di ibu kota negeri adidaya itu lumpuh total Jumat lalu (5/2). Sedikitnya, dua warga tewas akibat badai tersebut.

Selain Washington DC dan sekitarnya, badai salju yang dijuluki warga sebagai Snowpocalypse dan Snowmageddon (kiamat salju) itu menerjang kawasan Mid-Atlantik. Di antaranya, Delaware, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Virginia, dan West Virginia. Selain menutup jalan raya, badai tersebut merobohkan banyak pohon dan memutuskan aliran listrik. Akibatnya, ribuan rumah gelap gulita.

Wilayah Washington diperkirakan paling terpukul badai tersebut. Perjalanan tidak disarankan karena bisa mengancam jiwa.

Badan Urusan Cuaca Nasional atau The National Weather Service (NWS) memperingatkan, kawasan metropolitan Washington dan Baltimore akan terus dilanda badai salju langka hingga Sabtu malam waktu setempat (Minggu pagi WIB). NWS meramalkan, curah salju yang melanda ibu kota bisa mencapai 30 inci (76 sentimeter).

Jika benar-benar terjadi, curah salju itu bakal mengalahkan rekor sebesar 28 inci (dinamai Great Knickerbocker Storm) yang melanda Washington DC pada 88 tahun lalu. Badai salju yang melanda ibu kota dan sekitarnya pada Januari 1922 merobohkan gedung Knickerbocker Theatre di Washington dan menewaskan sekitar 100 orang.

''Badai salju itu membawa peringatan kondisi cuaca luar biasa dingin. Hujan salju sangat lebat akan disertai angin kencang. Itu akan menyebabkan semua serbaputih,'' kata NWS dalam pernyataannya.

Warga sempat membanjiri supermarket dan toko di Washington untuk membeli persediaan makanan setelah keluar peringatan soal cuaca melalui televisi dan radio. Warga siap bertahan di rumah selama lima hari. Jumat siang, Washington yang biasanya ramai berubah menjadi kota mati alias kota hantu. Sekolah, kantor-kantor pemerintah, pengadilan, dan bahkan pangkalan militer ditutup atau diliburkan lebih awal.

Badai salju hebat tersebut terjadi kurang dari dua bulan setelah badai serupa dengan curah 16 inci melanda Washington DC pada 19 Desember lalu. Menurut NWS, hanya 13 kali Washington dilanda hujan salju dengan curah lebih dari satu kaki sejak 1870.

Di Virginia, badai salju membawa korban. Seorang ayah dan putranya dihantam trailer di jalan saat berhenti untuk menolong pengendara motor yang terjebak salju. Bandara di Washington ditutup sejak Jumat lalu. Beberapa negara bagian mengumumkan keadaan darurat.

Presiden Barack Obama, yang bertahun-tahun tinggal di Chicago yang bersalju, sempat mengolok dan menyindir penutupan sekolah di Washington tahun lalu akibat salju. Tetapi, presiden pertama AS yang berkulit hitam (keturunan Afrika) itu mengubah sikapnya setelah badai salju Jumat lalu. ''Sebagai warga Hawaii yang lama tinggal di Chicago, beliau menaruh perhatian serius atas ramalan curah salju dua kaki (di Washington),'' kata Sekretaris Pers Gedung Putih (juru bicara Obama) Robert Gibbs.

Sabtu dini hari kemarin, kata pakar meteorologi, curah salju yang melanda Washington mencapai satu kaki (30 sentimeter). Tapi, belum ada tanda-tanda badai salju mereda. Semua penerbangan di Bandara Nasional Reagan, Washington, kemarin dibatalkan. Sebagian besar pesawat diparkir dan dialihkan ke Bandara Internasional Dulles International maupun Baltimore-Washington International Airport.

Jumat malam lalu, layanan bus umum Washington dihentikan. Otoritas transportasi menyatakan bahwa jalan raya tidak dapat dilintasi akibat salju tebal. Stasiun kereta bawah tanah (metro) juga ditutup. Akibatnya, akses menuju ke pinggiran Washington tidak terlayani transportasi umum.

Gubernur di Negara Bagian Virginia, Maryland dan Delaware, mengumumkan keadaan darurat. Situasi itu menempatkan Garda Nasional siaga satu. ''Garda Nasional punya lebih dari 100 Humvees, truk lima ton, dan ambulans militer yang siap dikerahkan,'' kata Gubernur Maryland Martin O'Malley.

Maryland menyiapkan anggaran USD 60 juta (sekitar Rp 558 miliar) untuk mengatasi badai salju tersebut. Di antara jumlah itu, USD 50 juta (sekitar Rp 465 miliar) telah dibelanjakan.

Gubernur Delaware Jack Markell memerintah semua kendaraan menjauhi jalan sejak pukul 22.00 Jumat (Sabtu pagi WIB). ''Sampai ada pengumuman lebih lanjut, kondisi darurat itu hanya membolehkan kendaraan dan personel tertentu yang ada di jalan,'' kata Markell. (AFP/AP/Rtr/dwi)

Sumber: sini

Kejaksaan Telaah Buku Membongkar Gurita Cikeas

2009-12-29T17:31:00.003+07:00

[Senin, 28 December 2009]

Kejagung telah membentuk Tim Clearing House interdepartemen untuk membahas buku itu. Bibit S Rianto membenarkan aliran dana dari Djoko Tjandra ke Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian.

Kejaksaan Agung mengaku belum mengambil sikap atas beredarnya buku “Membongkar Gurita Cikeas : Dibalik Skandal Bank Century”. Buku yang dikarang George Junus Aditjondro berisi dugaan keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus Century. Ditenggarai beberapa yayasan yang dikelola keluarga Cikeas menjadi ‘mesin’ pencari dukungan politik dan dana dalam pemilu lalu.

”Kita belum tentukan sikap. Nanti kalau sudah dipelajari, akan dikomunikasikan,” ujar Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Muhammad Amari, Senin (28/12).

Kejaksaan, tambah mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat ini, tengah mengumpulkan staf ahli dalam berbagai bidang ilmu guna menelaah buku tersebut. ”Setelah dipelajari akan dikomunikasikan dengan instansi lainnya,” ujarnya. Namun Amari enggan membeberkan instansi mana saja yang akan dikomunikasikan Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung, menurut Amari, sama sekali tidak mendapat arahan dari Cikeas. “Tidak ada. Jadi saya tegaskan tidak ada arahan atau desakan dari Cikeas,” sanggahnya. Namun sebagai aparat, tambah Amari, sudah selayaknya kejaksaan bersikap proaktif. “Kita proaktif sebagai salah satu tugas kita menjaga ketertiban umum,” ujarnya. Namun Amari buru-buru membantah bahwa upaya kejaksaan ini melanggar warganya untuk bebas berpendapat.

Meski sedang diteliti, Amari enggan memastikan perihal kapan kejaksaan akan mengambil sikap. “Tergantung staf nanti membaca buku ini. Mengambil sikap itu kan tidak seperti anak sekolah yang baca buku baru,” ujarnya. Tim, kata Amari akan bersikap hati-hati dalam menyikapi buku tersebut. Sehingga mesti dicari payung hukum yang akan dijadikan dasar dalam menyikapi buku tersebut. “Kita cari payung hukumnya. Saya belum bisa menjanjikan, mudah-mudahan minggu depan. Bisa dua atau tiga baru ada keputusan,” ujarnya.

Senada dengan Amari, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Didiek Darmanto mengatakan telah membentuk Tim Clearing House inter departemen. Tim ini terdiri dari Kejaksaan Agung, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Menkominfo, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutnya, tim tersebut akan bekerjasama untuk melakukan kajian terhadap beredarnya buku Gurita Cikeas. Tolak ukurnya, jelas Didiek adalah apakah buku tersebut telah menganggu ketertiban umum. Seperti, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, dan meresahkan masyarakat.

Terpisah, mantan Jamitel Kejaksaan Agung, Syamsul Djalal berharap Presiden SBY tidak cepat berburuk sangka dalam merespon peredaran buku itu. “Belum apa-apa sudah langsung menanggapi ini fitnah, ini tidak benar,” ujarnya.

Sebaliknya, buku tersebut dapat digunakan untuk menguak kasus Century. “Dengan terbitnya buku ini apa yang bisa kita petik. Jadi bukan kekurangan buku ini. Bukan mencari apa kelemahannya, apa kesalahannya,” ujarnya. Syamsul meminta agar Presiden SBY berani bersikap jika anak buahnya memang terlibat dalam kasus Century. “Saya mohon kepada bapak presiden cepatlah tentukan sikap biar Bank Century ini cepat terungkap dari pada membias kemana-mana,” ujar mantan Jamintel era Jaksa Agung A.M Ghalib ini.

Meski mengaku belum mengetahui isi buku tersebut, namun Syamsul telah menkomfirmasi kepada pihak Kejaksaan Agung. Namun Kejagung mengaku belum mengetahui lebih detail. “Saya sudah tanya ke Kejagung, dan mereka bilang tidak tahu apa-apa. Saya dulu mantan Jamintel, kalau ada buku yang menyesatkan atau menyalahi hukum, baru itu akan dihentikan,” ujarnya.

Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldri Pasha membantah bahwa Presiden bersikap reaktif atas buku ini. Presiden hanya mengaku prihatin, apalagi jika buku itu disusun tanpa pengumpulan data terlebih dulu. “Tetap cooling down saja,” kata Julian kepada hukumonline, Senin (28/12).

Meski didera dengan permasalahan buku ini, lanjut Julian, SBY tak berencana menempuh upaya hukum atau membuat ‘buku putih’ alias buku tandingan. Tapi, “Mungkin saja pihak yayasan (yang disebut dalam buku George) yang akan membuat klarifikasi dalam bentuk buku.”

Bibit benarkan isi buku

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto membenarkan aliran dana taipan Djoko Sugiarto Tjandra ke Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian yang masih terkait dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Itu memang ada," kata Bibit usai menyerahkan plakat tanda apresiasi KPK pada kelompok musik Slank, di markas band itu, Gang Potlot, Jakarta, Senin (28/12).

Menurut Bibit, informasi itu sudah pernah ia sampaikan pada penyidik Markas Besar Polisi beberapa waktu lalu. Kala itu dia disangka menyalahgunakan wewenang pada buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Djoko Tjandra. Dia melanjutkan, aliran dana itu terjadi karena hubungan pribadi dengan pribadi. Tidak ada kaitan dengan keuangan negara.

Oleh sebab itu, lanjutnya, ia meneken pencabutan surat pencekalan pada bos PT Era Giat Prima itu. Karena, KPK mengincar aliran uang dari Djoko Tjandra ke Artalyta Suryani yang saat itu mencoba menyuap sejumlah jaksa yang menangani BLBI, salah satunya Urip Tri Gunawan. Bibit menegaskan, temuan itu tidak ditindaklanjuti karena hubungannya individu dengan individu. Tidak ada kaitannya dengan perkara korupsi yang dilakukan pejabat negara. "Kalau privat dengan privat kan nggak ada aturannya. Kita nggak bisa telusuri lebih jauh," tukasnya.

Terhadap pernyataan Bibit ini, Julian tak mau berkomentar banyak. “Kalau Pak Bibit bilang begitu, ya silahkan saja dikroscek.”

Seperti diketahui, buku “Membongkar Gurita Cikeas” diterbitkan oleh Galang Press Yogyakarta Rabu pekan lalu (23/12). Dalam salah satu bab di buku itu, George Aditjondro menyebutkan keterlibatan SBY dan keluarganya dalam kasus Century. Selain itu, George juga menyoroti Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, Yayasan Puri Cikeas, dan Yayasan Mutu Manikam. Ketiga yayasan itu ditenggarai sebagai mesin pencari dana dan dukungan politik bagi Partai Demokrat dan SBY.

Tidak hanya itu, Gorge juga menyebutkan sejumlah nama pengusaha yang menyetor dana. Sebut saja Djoko Tjandra yang diduga telah menyetor dana sebesar AS$1 juta kepada Yayasan Kesetiakawanan pada Oktober 2009. Nah, inilah yang kemudian direspon oleh SBY.

Rfq/CR-8//credit by->hukum online

Pengamat: Bohong, Jika PPATK Tak Tahu Soal Aliran Dana ke Parpol!

2009-12-20T02:42:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargen mengatakan, suatu kebohongan besar jika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak mengetahui adanya dana Bank Century yang mengalir ke partai politik (parpol).
Menurut Boni, lembaga PPATK yang bertugas menganalisasi transaksi perbankan sudah tentu tahu seluruh aliran dana Bank Century. "Seharusnya ada, karena yang mengetahui aliran transkasi ke nama-nama yang katanya mirip anggota parpol adalah PPATK. Kalau dia nggak tahu, itu kebohongan besar," kata Boni Hargen, Jumat (18/12/2009) malam .Sebenarnya, lanjut Boni,

kunci pengusutan skandal Century oleh Pansus Angket Century di DPR adalah PPATK. Jika lembaga tersebut mempunyai keberanian dan kejujuran dalam mengungkap skandal ini, tentu saja ada titik terangnya.
Ia menduga, PPATK berada di bawah tekanan politik yang cukup besar dari pihak-pihak tertentu sehingga PPATK sulit membuka adanya aliran dana Bank Century yang masuk ke alit parpol tertentu. "Saya kira ada tekanan politik sehingga PPATK tidak bisa bekerja secara profesional," katanya.
Untuk itu ia mengimbau masyarakat untuk tetap memberi dukungan moral dan pengawasan kepada PPATK agar bisa mempunyai keberanian dan kejujuran mengungkap aliran dana Century yang sebenarnya. Ia juga minta elemen masyarakat untuk tetap memberi pengawasan terhadap kinerja Pansus untuk menghindari adanya kompromi politik antara Pansus dan eksekutif. "Kita harus beri dukungan kepada PPATK," pintanya.

Copyied from-kompas.com

Gorontalo Jadi Tujuan Transmigran

2009-12-20T02:40:00.000+07:00

Gorontalo adalah daerah yang masih memiliki luas lahan yang cukup serta SDA yang memadai makanya tak heran Gorontalo tetap mendapat jatah transmigran daerah padat penduduk di Indonesia oleh pemerintah pusat.

Hal tersebut terungkap dalam temu nasional transmigrasi yang di hadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di hotel kartika Chandra Jakarta. Temu nasional dengan mengambil tajuk tentang Transmigrasi Peluang Bisnis dan Daya Saing Daerah dan di hadiri juga oleh sejumlah tokoh nasional dan para Menteri diantaranya Menko Ekuin Hatta Radjasa yang membuka langsung agenda tersebut, turut hadir pula Mennakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri PU dan Kimpraswil, Menhut, Mentan serta pimpinan Komisi IX DPR RI dan para Gubernur se Indonesia bahkan Bupati dan Walikota.

Pertemuan tersebut membahas soal rencana transmigrasi nasional dimana ada sejumlah daerah yang sudah padat penduduk dan perlu untuk di transmigrasikan seperti di beberapa daerah di pulau Jawa, juga tentunya di bahas tentang standarisasi daerah yang bakal jadi tempat transmigrasi itu. Bukan hanya itu dampak ekonomi transmigrasi juga di bahas dalam pertemuan tersebut mengenai bagaimana peluang bisnis dan daya saing daerah dengan di laksanakannya transmigrasi.

Akan adanya transmigrasi besar-besaran itu di tandai dengan penandatanganan Momerandum of Understanding ( MoU ) yang di tandatangani oleh para Gubernur daerah asal transmigran dan daerah tujuan. Salah satunya Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang menandatangani MoU yang isinya Gorontalo akan menjadi daerah tujuan transmigrasi.

copyright-www.indonesia.go.id

Pansus Angket Century Periksa Wapres Boediono di gedung DPR

2009-12-20T02:33:00.000+07:00

[ Sabtu, 19 Desember 2009 ]

Pansus Angket Century Periksa Wapres Boediono di gedung DPR

JAKARTA - Pansus angket Century memutuskan memeriksa Wapres Boediono di gedung DPR. Sebelumnya sempat muncul usul agar anggota pansus datang ke Istana Wapres bila ingin memintai keterangan mantan gubernur Bank Indonesia itu.
''Rapat pemeriksaannya harus di DPR,'' kata Wakil Ketua Pansus Mahfudz Siddiq saat dihubungi kemarin (18/12). Menurut dia, mayoritas anggota pansus menutup opsi untuk memeriksa Boediono di luar Senayan.
Dalam sejarah pansus angket di DPR, kata Mahfudz, memang pernah ada rapat pemeriksaan dilaksanakan di tempat netral. Itu terjadi kala pansus skandal Bulog mengundang Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
''Tapi, waktu itu konteks pemanggilan Gus Dur memang dalam posisinya sebagai presiden. Sekarang kami mengundang Pak Boediono bukan sebagai Wapres, tapi sebagai mantan gubernur BI,'' beber Mahfudz. Karena itu, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memeriksa di luar gedung DPR.
DPR, kata dia, siap mengikuti protokoler yang melekat pada diri Wapres. Misalnya, menyangkut keamanan. ''Protokoler itu urusan Wapres. Bukan domain DPR. Yang jelas, kami akan menerima mereka dengan sebaik-baiknya,'' tegas anggota FPKS tersebut.
Dia menambahkan, undangan terhadap Wapres sudah dikirim DPR. Boediono diundang agar datang pada Selasa (22 Desember). ''Sampai sekarang kami belum terima konfirmasi beliau tidak bisa datang. Memang beliau harus datang, kecuali ada halangan tertentu, sehingga kami akan membuat panggilan kedua,'' ujar Mahfudz.
Pemanggilan Boediono berkaitan dengan perubahan Peraturan Bank Indonesia No 10/26/PBI/2008 secara mendadak pada 14 November 2008. Peraturan itu mengatur nilai rasio kecukupan modal (CAR) suatu bank untuk menerima fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari BI. Saat keputusan itu dibuat, Boediono menjabat gubernur BI.
Melalui keputusan itu, nilai CAR minimal 8 persen diubah menjadi CAR positif. Salah satu konsekuensinya, Bank Century yang hanya memiliki CAR 2,35 persen pada 30 September 2008 bisa mendapat FPJP dari BI hingga dua kali. Pertama pada 14 November sebesar Rp 502,07 miliar. Yang kedua pada 18 November sebesar 187,32 miliar.
Anggota pansus dari Golkar Bambang Soesatyo juga menegaskan bahwa Boediono harus datang ke DPR. ''Harus tetap di DPR. Ini hak penyelidikan tertinggi,'' katanya. Dia berharap masing-masing pihak yang diperiksa bersedia memenuhi pangilan tersebut. ''Kami ingin ini selesai. Kalau merasa yakin tidak bersalah, mengapa takut?'' ujarnya.
Sikap lebih fleksibel justru ditunjukkan FPDIP. Mereka membuka opsi pemeriksaan dilakukan di istana untuk menghindarkan terganggunya tugas kenegaraan. ''Kami terbuka (pemeriksaan) dilakukan di istana sekalipun,'' ujar Ganjar Pranowo. Menurut dia, ketentuan dalam UU Angket telah membuka ruang tersebut.
Pasal 7 ayat (1) UU No 6/1954 tentang Angket DPR menyatakan, pemeriksaan saksi atau ahli dilakukan panitia angket di tempat yang menurut pertimbangan tepat untuk itu. ''Asalkan ada pemeriksaan, tidak boleh tidak, soal tempat tidak masalah, di mana pun itu bisa dibicarakan,'' tegas wakil ketua komisi II tersebut.
Selain itu, Ganjar menegaskan, semangat utama yang dikembangkan terkait rencana pemanggilan Boediono maupun Sri Mulyani yang masih aktif memegang jabatannya adalah ingin memudahkan proses pemeriksaan. Dia lantas mengungkapkan, dikeluarkannya rekomendasi pansus angket yang mengimbau penonaktifan Boediono dan Menkeu Sri Mulyani, yang paling kuat, juga demi alasan tersebut.
''Intinya, asalkan pemeriksaan tetap ada saja, tidak dihalangi hanya karena alasan teknis,'' ujarnya. Namun, Ganjar mengungkapkan, hingga saat ini, surat undangan terhadap dua pejabat itu masih menyatakan bahwa tempat pemeriksaan akan dilakukan di DPR.
Wakil Presiden Boediono mengisyaratkan kesiapan memenuhi panggilan pemeriksaan pansus hak angket kasus Bank Century di DPR. Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat menuturkan, keterangan Boediono di depan anggota pansus bukan sekadar memenuhi kewajiban sebagai warga negara, melainkan juga perwujudan keinginan untuk menyelesaikan kasus tersebut agar pemerintah bisa berkonsentrasi mengurus masalah negara.
''Namun, kami ingin pemeriksaan tersebut tetap menjaga simbol negara. Karena itu, tentu harus ada koordinasi dengan pansus untuk mengatur mekanismenya,'' katanya.
Yopie membantah pengaturan tersebut bertujuan menghambat kerja pansus, melainkan menjaga etika dan tata krama protokoler agar martabat wakil presiden tetap terpelihara. (pri/dyn/noe/tof), Copyright-Jawapos

Polri Pastikan Panglima OPM Kelly Kwalik Telah Tewas

2009-12-20T02:18:00.001+07:00

[ Sabtu, 19 Desember 2009 ]

JAKARTA - Polisi akhirnya memastikan 100 persen Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kelly Kwalik telah tewas. Namun, kepastian itu tidak didasari hasil tes DNA karena keluarga menolak diambil sampel.

''Polri sulit melakukan tes DNA dan tidak ada pembanding. Tapi, sudah diambil sidik jari, ontologi, dan dari CD Kapolres di sana yang mengenali jenazah tersebut identik dengan Kelly,'' jelas Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri kemarin (18/12).
CD itu merupakan rekaman saat Kelly bertemu sejumlah pejabat keamanan di Papua di sebuah tempat yang dirahasiakan. Menurut Bambang, keluarga menolak melakukan tes DNA lantaran berbenturan dengan adat-istiadat.
Meski sulit melakukan uji DNA, Bambang yakin 100 persen jenazah tersebut adalah Kelly Kwalik. ''Karena itu, kami mendekati saksi-saksi dibantu gambar CD video yang ada, sehingga (data) menjadi kualitatif,'' katanya.
Kapolri mengucapkan selamat kepada tim yang berhasil melakukan operasi. Penangkapan Kelly sangat penting bagi stabilitas keamanan di Papua. Kelly yang menjadi buron selama lebih dari 10 tahun itu diduga mendalangi sejumlah kasus penembakan misterius di kawasan Papua. ''Keberadaan Kelly Kwalik di wilayah tengah, artinya (penangkapan) ini sangat penting,'' ujarnya.
Penyergapan bernama sandi Operasi Kencana Lestari tersebut berlangsung intensif sejak Oktober 2009. Penyergapan dilakukan tim khusus di bawah koordinasi Deputi Operasi Kapolri yang terdiri atas Brimob Polri, Detasemen Khusus 88 Antiteror, Badan Intelijen Keamanan Polri, dan jajaran Polda Papua. Tim itu dibentuk setelah penembakan misterius terjadi berturut-turut pada Juli-November 2009.

Terkait ancaman balas dendam dari pendukung Kelly, Bambang yakin itu tidak akan terjadi. ''Insya Allah masyarakat tidak melakukan balas dendam dan ada tindakan hukum yang diambil. Harus dipahami oleh semua pihak, kita melakukan operasi karena adanya kekerasan di sana,'' kata mantan Kabareskrim itu.
Kini, jenazah Kelly telah diterbangkan dengan pesawat Sushi Air ke Timika melalui Bandara Sentani, Jayapura. Saat jenazah dikembalikan kepada keluarga, kemarin tokoh-tokoh masyarakat mengadakan rapat di ruang pertemuan DPRD Kabupaten Mimika. Rapat tersebut membicarakan prosesi selanjutnya terhadap jasad itu.
Jenazah Kelly tiba di Bandara Timika sekitar pukul 14.00 WIT. Lantas, pukul 15.00, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dikawal mobil patroli Satlantas Polres Mimika. Sejak pukul 15.30 kemarin, jenazah Kelly disemayamkan di RSMM dengan penjagaan Brimob.
Berdasar pantauan Radar Timika (Jawa Pos Group) kemarin di kantor DPRD, puluhan ibu tampak menangis sambil mempersiapkan tempat persemayaman Kelly. Sebelum jenazah tiba, ratusan warga yang berniat menjemput sempat menutup ruas jalan menuju Bandara Mozes Kilangin, tepatnya di Check Point 1 Mile 28, pertigaan menuju bandara dan Hotel Rimba Papua, Timika. Akibatnya, pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor atau mobil, terpaksa kembali.
Penutupan jalan tersebut juga mengakibatkan puluhan calon penumpang pesawat terpaksa berjalan kaki ratusan meter menuju Terminal Bandara Mozes Kilangin, Timika. Banyak yang terpaksa memikul barang bawaannya. Begitu pula sebaliknya, penumpang yang baru turun pesawat terpaksa berjalan ke luar terminal bandara.
Penutupan jalan itu dilakukan karena massa emosional setelah dilarang polisi menjemput jenazah di dalam bandara. Situasi sempat tegang saat ratusan warga memaksa masuk terminal bandara dengan menembus barikade personel Polres Mimika. Aksi massa sempat anarkis dengan merampas kamera wartawan.
Sekitar pukul 11.00 kemarin, massa berkonvoi berjalan kaki sembari membawa spanduk bertulisan kecaman terhadap polisi atas penembakan Kelly. Kapolres Mimika AKBP Mohammad Sagi bersama tokoh masyarakat Hans Magal secara persuasif berupaya memberi pemahaman terkait penjemputan jenazah.
Ratusan warga sempat menolak hingga akhirnya mereka kembali ke DPRD pukul 13.30. Sebagian berjalan kaki, sebagian menumpang empat truk.
Menurut Mohammad Sagi, semua tindakan kepolisian sudah sesuai ketentuan dan prosedur hukum. ''Kami siap bertanggung jawab. Kelly Kwalik tewas karena ditembak anggota polisi untuk melumpuhkan,'' tegasnya. (rdl/jpnn/iro), Copyright: - Jawapos

RI Tunda FTA dengan Tiongkok

2009-12-12T15:14:00.000+07:00

Berpotensi Rugi Rp 6 Triliun dan PHK Ratusan Ribu Buruh

JAKARTA - Desakan berbagai pihak agar pemerintah menunda pemberlakuan free trade agreement (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok, akhirnya direspons pemerintah. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengakui, pemerintah sadar adanya potensi membanjirnya barang-barang asal Tiongkok pasca pemberlakuan FTA tersebut, sehingga bisa mengancam industri dalam negeri.
Saat ditanya apa ada upaya pemerintah untuk menunda FTA? Hatta mengiyakan. ''Itu yang diperjuangkan,'' ujarnya di Kantor Menko Perekomian kemarin (11/12). Menurut Hatta, saat ini pihaknya sudah meminta kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan melakukan kajian matang terkait kesiapan industri dalam negeri dalam menghadapi FTA dengan Tiongkok yang akan diperluas pada 1 Januari 2010 nanti. ''Kita akan cari jalan keluarnya,'' katanya.

Hatta mengakui, pemberlakuan FTA tersebut akan mengancam kelangsungan bisnis beberapa sektor industri seperti baja, tekstil, maupun alas kaki. Untuk industri yang bakal terkena imbas inilah, pemerintah akan melakukan upaya perlindungan. ''Kita tidak ingin industri kita hancur, tapi tentu juga harus menghormati (kesepakatan FTA), karena itu harus dicarikan jalan keluarnya,'' terangnya.

FTA dengan Tiongkok sebenarnya sudah mulai diberlakukan secara bertahap sejak 2005 lalu dalam kerangka perdagangan bebas ASEAN-China atau ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Namun, mulai 1 Januari 2010 nanti, kesepakatan akan diperluas. Kadin mencatat, bea masuk (BM) 8.097 pos tarif dari 17 sektor industri akan dibebaskan menjadi 0 persen akibat pemberlakukan ACFTA itu. Akibatnya, banjir produk asal Tiongkok pun sulit dicegah.

Ekonom yang juga Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Ekonomi Indonesia (LP3EI) Kadin Faisal Basri menilai, Indonesia belum siap melakukan FTA dengan Tiongkok, karena daya saing industri yang masih lemah. ''Hitungan saya, FTA itu ruginya bisa lebih dari Rp 6 triliun dan ratusan ribu pegawai terancam tidak bekerja (karena industri gulung tikar),'' ujarnya.

Menurut Faisal, penerapan FTA potensial menghancurkan industri nasional dan memunculkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Sebab, industri dalam negeri kalah bersaing karena penerapan FTA tersebut. ''Kondisi itu akan mengancam industri kita karena produk China yang terkenal murah akan menjadi saingan terberat produk kita,'' katanya.

Kalangan pengusaha pun juga sudah lama gusar dengan rencana pemberlakuan FTA yang sudah di depan mata. Wakil Ketua Umum Kadin bidang Logistik, Distribusi, dan Perdagangan Benny Soetrisno mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah untuk bergerak lebih cepat agar pasar dalam negeri tidak dibanjiri produk asal Tiongkok. (owi/kim)
Credit by: Jawapos [ Sabtu, 12 Desember 2009 ]

MA Sarankan Prita Terima Tawaran Damai RS Omni International

2009-12-12T15:07:00.000+07:00

[ Sabtu, 12 Desember 2009 ]

MA Sarankan Prita Terima Tawaran Damai RS Omni International

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menyarankan Prita Mulyasari menerima tawaran perdamaian dari RS Omni International. Perdamaian itu otomatis akan menghapuskan gugatan kasus perdata. Selain itu, perdamaian bisa menjadi pertimbangan hakim dalam sidang kasus pidana.

''Kalau (gugatan perdata) dicabut, artinya tak ada lagi perkara. Kalau para pihak menganggap persoalan sudah selesai, pengadilan juga akan menganggap tidak ada persoalan,'' kata Ketua MA Harifin Andi Tumpa di gedung MA kemarin (11/12).

Prita Mulyasari didakwa mencemarkan nama baik karena mengeluhkan pelayanan RS Omni melalui surat elektronik (e-mail). Pengadilan Negeri (PN) Tangerang memutus dia bersalah dan mewajibkan membayar ganti rugi Rp 312 juta kepada RS Omni.

Tapi, Pengadilan Tinggi (PN) Banten mewajibkan Prita membayar ganti rugi Rp 204 juta. Rinciannya, kerugian material kepada RS Omni Rp 164 juta dan kerugian immaterial Rp 40 juta. Selain itu, Prita diwajibkan membayar ganti rugi kepada PT Sarana Mediatama Internasional selaku penggugat I Rp 20 juta, dokter Hengky Gozal selaku penggugat II Rp 10 juta, dan dokter Grace Hilza selaku penggugat III Rp 10 juta.

Bila menandatangani perjanjian damai yang ditawarkan Omni, terang Harifin, Prita tidak perlu melaksanakan putusan majelis hakim PT Banten. Sebab, perkaranya sudah dinyatakan selesai oleh kedua pihak. ''Kalau soal pidana, itu terserah jaksa (mau melanjutkan perkara atau menghentikan),'' tuturnya.

Bila proses perdamaian antara Prita dan Omni tidak terjadi, para pihak yang tidak puas atas putusan PT Banten bisa menempuh upaya hukum lebih tinggi, yakni mengajukan kasasi ke MA. ''Kita (hakim, Red) tidak bisa menilai dari reaksi orang, lantas menyatakan salah atau tidak salah,'' katanya.

Harifin juga menegaskan, hakim kasasi di MA tak akan terpengaruh dukungan terhadap Prita dalam bentuk pengumpulan uang koin untuk membayar ganti rugi. Bila kasus itu dilanjutkan ke kasasi, hakim tetap akan memutus perkara secara independen.

''Keadilan dan simpati demi kemanusiaan itu dua hal yang berbeda. Orang mengumpulkan koin untuk membantu (membayar denda), silakan saja. Tetapi, hukum harus tetap berjalan,'' tegas Harifin.

Sebelumnya, Direktur RS Omni Bina Ratna menyatakan bahwa pihaknya segera meminta maaf kepada Prita Mulyasari. Rumah sakit itu juga beriktikad baik tidak melanjutkan kasus hukum dengan menawarkan draf perjanjian perdamaian sesuai mediasi Depkes.

Draf perjanjian damai itu masih dipertimbangkan Prita karena hanya menyangkut perkara perdata. Sementara perkara pidananya tetap berjalan. Prita khawatir perjanjian damai itu akan menjadi amunisi bagi RS Omni dalam persidangan kasus pidana.

RS Omni mengatakan tidak bisa menghentikan proses hukum pidana karena sudah dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan. Karena itu, RS Omni berharap agar perdamaian dengan Prita akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam persidangan kasus pidana.

Kabiro Depkes Budi Sampurna mengatakan, upaya mediasi yang dilakukan Depkes terus berlanjut. Saat ini Depkes memperbaiki draf perdamaian Prita dengan RS Omni.

Menurut Budi, mencabut gugatan pidana atas Prita dirasa cukup sulit. Karena itu, Depkes berjanji bakal mengonsultasikan persoalan itu dan meminta masukan ahli hukum pidana dari berbagai universitas. ''Kami sedang berkonsultasi dengan ahli hukum pidana dari beberapa universitas. Mudah-mudahan ada titik terang,'' ujarnya di Depkes kemarin (11/12).

Budi menjelaskan, gugatan pidana RS Omni atas Prita cukup rumit. Karena itu, perdamaian gugatan pidana masih belum bisa dilakukan. ''Kami belum bisa merumuskan dengan tepat bagaimana pidananya. Tapi, Depkes akan mengupayakan yang terbaik.''

Apalagi, tambah Budi, pihak Prita terus berbicara kepada media terkait gugatan pidana kasus itu. Hal itu dinilai mempersulit proses perdamaian.

Sebagaimana diketahui, Depkes mengajukan draf perdamaian antara Prita dan RS Omni. RS Omni setuju dan bakal mencabut gugatan perdata. Namun, kuasa hukum Prita keberatan menandatangani draf perdamaian lantaran ada salah satu poin yang dinilai memberatkan. Poin itu menyebutkan, Prita tidak dapat berhubungan lagi dengan media massa setelah perkara selesai. Kuasa hukum Prita juga ingin perdamaian dilakukan satu paket antara pencabutan gugatan perdata dan pidana.

Hingga kini, kata Budi, Depkes belum menemukan jalan keluar. ''Sebab, mereka banyak bicara ke luar (media massa, Red). Saya kira, untuk keterbukaan, tidak apa-apa asal tak dipolitisasi. Mudah-mudahan persoalan ini bisa segera diselesaikan,'' ungkapnya.

Sementara itu, penggalangan koin bagi Prita terus berlanjut. Para relawan Koin untuk Keadilan, yang selama ini menggalang pengumpulan koin, berencana untuk menyerahkan kepada Prita Kamis pekan depan (17/12). Pengumpulan koin diakhiri pada 14 Desember.

''Setelah seluruh koin dihitung, malamnya kami serahkan kepada Prita,'' kata Yusro M. Santoso, relawan Koin untuk Keadilan, di posko pengumpulan Jalan Langsat, Jakarta, kemarin.

Yusro belum tahu jumlah koin yang terkumpul. Dia juga membantah bahwa jumlah koin sudah mencapai Rp 400 juta.

Yusro memastikan, seluruh koin itu tetap diserahkan kepada Prita meski nanti karyawan salah satu bank swasta nasional tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi pada RS Omni.

''Kami tetap memberikan koin dari masyarakat kepada Prita. Nanti terserah Prita,'' katanya.

Sudah Cabut Gugatan

Pihak RS Omni telah memastikan untuk mencabut gugatan perdata kepada Prita. Dalam jumpa pers kemarin, Direktur RS Omni Bina Ratna mengatakan bahwa pihaknya memutuskan untuk berdamai dengan Prita. ''Meski Prita belum setuju dengan perdamaian, kami telah mencabut gugatan perdata dan sekaligus menghapuskan kewajiban Prita membayar denda ganti rugi,'' jelas Bina.

Dia menuturkan, RS Omni mengajukan damai itu tanpa embel-embel atau persyaratan. ''Bahkan, saya adalah orang pertama yang akan menjabat tangan (Prita, Red),'' ujarnya.

Menurut dia, rumah sakit melakukan perdamaian tanpa persyaratan yang dapat memberatkan Prita. Sejauh ini, kata dia, upaya damai telah dua kali dilakukan. Tapi, upaya pertama kandas. Setelah 1,5 tahun, giliran Departemen Kesehatan (Depkes) yang memfasilitasi mediasi Prita-RS Omni.

Dia tak membantah maraknya dukungan terhadap Prita membuat RS makin tertekan. Apalagi, pemberitaan berbagai media juga menyudutkan RS. ''Tekanan sudah pasti kami alami. Karena itu, kami beriktikad baik dan menyatakan tidak ingin memperpanjang masalah ini,'' tutur Bina.

Meski begitu, dia menyebut iktikad baik RS Omni belum ditanggapi positif oleh Prita. ''Kami akan ambil hikmahnya dan membuka pintu damai terhadap Ibu Prita Mulyasari. Saya selaku direktur RS Omni Internasional menyampaikan ini sebagai keputusan sepihak dari kami,'' tuturnya.

Bina menegaskan lagi, dalam masalah hukum antara RS Omni dan Prita Mulyasari, pihaknya mencabut gugatan perdata dan menghapuskan kewajiban membayar ganti rugi Rp 204 juta yang diputus PT Banten. ''Untuk kasus pidana yang sedang berjalan, prinsipnya kami sangat menghargai proses hukum. Kami berharap upaya yang kami lakukan ini bisa menjadi pertimbangan majelis hakim dalam sidang pidana nanti,'' tuturnya.

Dia juga menanggapi imbauan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memboikot RS Omni. Bina minta kebijaksanaan DPD agar tidak memperpanjang persoalan dan tidak melakukan aksi boikot.

''Kami yakin DPD cukup bijaksana. Sebab, kalau ada pemboikotan, bisa sampai seribuan karyawan yang kehilangan pekerjaan,'' katanya.

Prita Ingin Temui Pemilik RS Omni

Terpisah, Prita Mulyasari masih berkeinginan bisa menyelesaikan secara damai kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada dirinya atas RS Omni. Perempuan 32 tahun itu berharap bisa bertatap muka secara langsung dengan pemilik rumah sakit.

''Sebab, selama ini kan saya berhadapan dengan perusahaan. Pasti ada pemilik modal atau pemiliknya. Saya tidak tahu berhadapan dengan siapa,'' kata Prita di rumahnya, kawasan Bintaro Sektor 9, Tangerang.

Selama ini, yang mengajukan gugatan kepada Prita adalah manajemen RS Omni serta dua dokter yang pernah menanganinya, yaitu dr Grace dan dr Hengky. ''Dengan manajemen dan dokter (RS Omni), saya sudah kenal,'' ujarnya.

Prita berharap pemilik RS Omni lebih memiliki hati nurani untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dia ingin pemilik bisa menengahi dengan menghentikan kasus perdata dan pidana yang membelitnya. ''Alangkah baiknya duduk bersama antara manajemen, dokter, dan pemilik perusahaan. Yang saya inginkan hanya sikap kekeluargaan dari pemilik. Namanya pemilik, pasti punya kebesaran hati,'' ungkapnya.

Prita paham perkara pidana tidak bisa dihentikan begitu saja. Tapi, dia berharap setidaknya ada upaya dari RS Omni untuk menyatakan kepada hakim bahwa dirinya tak bersalah. ''Di sini ada dua perkara. Kenapa hanya perdatanya (yang dicabut), alasannya apa,'' katanya.

Prita juga berkeberatan dengan kalimat saling memaafkan yang tertuang di butir draf perdamaian. Kalimat itu mengandung unsur bersalah pada diri pribadi Prita. Jika damai, Prita berharap dibebaskan dari status salah di mata hukum. (noe/kit/jpnn/dwi)
credit by: Jawapos (Sabtu, 12 Desember 2009)

Free Symbian

2009-12-08T03:33:00.000+07:00

Symbian atau S60, Ini juga hanya sekedar share link2 free download untuk kamu yang memerlukan program symbian aplikasi dan symbian game, biasanya seh..neh program buat gadget nokia yang menggunakan os symbian. kamu tertarik?, langsung ajah Ke TKP yuk...

Free Software buat PC kamu

2009-12-08T03:23:00.000+07:00

Software. Hanya sekedar share link download gratis buat softare komputer, laptop, notebook, asal jangan mesin ketik ajah yah... belum ada tuh nemu software yang mantap buat mesin itu....

oh iya, semua program telah saya coba dan hasil link downloadnya free virus, tertarik dengan menu software?, silahkan ke TKP nya click gambar dibawah ini atu sok mang..... hihihihi.

Tips Dan Trick

2009-12-08T03:10:00.000+07:00

Tips And Trick . Membahas soal tips dan trick yang langsung bisa kamu terapkan, adapun biasanya mengenai optimalisasi komputer, handphone, jaringan internet atopun yang lainnya, apakah anda tertarik dengan ini?, jika kamu tertarik langsung deh saya ajak menuju ke TKP.....

Education/Pendidikan

2009-10-23T12:44:00.016+07:00

Education/Pendidikan. Membahas soal apa saja yang berkaitan dengan pendidikan atau ilmu pengetahuan, misalkan tentang keberadaan UFO/mahluk asing, dan indonesia paling sering dilewati UFO... baca lebih lanjut mengenai misteri alien.... | Free download UU... | Penemu penemu terkenal, seperti penemu lampu, mesin, dan lainnya. anda tertarik?, bila anda tertarik silahkan baca selengkapnya,